Akui Tak Bisa Buktikan Kecurangan di Pilpres 2019, Bambang Widjojanto: Institusi Negara yang Bisa

“Siapa yang bisa buktikan (kecurangan) ini? Pemohon? Tidak mungkin. Hanya institusi negara yang bisa. Karena ini canggih,” kata Bambang Widjojanto

Akui Tak Bisa Buktikan Kecurangan di Pilpres 2019, Bambang Widjojanto: Institusi Negara yang Bisa
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Kuasa Hukum calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (17/6/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Pemohon sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi mengakui tidak mungkin membuktikan kecurangan yang terjadi selama pemilihan presiden 2019.

Komentar itu dikemukan Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto. Menurutnya, institusi negara-lah yang mampu membuktikan kecurangan di Pilpres 2019.

“Siapa yang bisa buktikan (kecurangan) ini? Pemohon? Tidak mungkin. Hanya institusi negara yang bisa. Karena ini canggih,” kata Bambang Widjojanto di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Ia menyebut, dalam sengketa Pilpres 2019 selalu yang dijadikan perbandingan adalah form C1 untuk membuktikan perbedaan selisih suara.

Padahal, ucapnya, pembuktian kecurangan saat ini tak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti membandingkan formulir C1.

Dia pun membandingkan Mahkamah Konstitusi yang bertransformasi ke arah modern dengan permohonan perkara daring dan peradilan yang cepat, maka pembuktiannya pun diharapkan dapat menjadi modern pula.

Pembacaan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK Dipercepat, Bambang Widjojanto Respons Begini

Dedi Mulyadi Optimistis Kubu Jokowi-Maruf Amin Menangi Sengketa Pilpres di MK, Ini Penjelasannya

"Katanya speedy trial. Kalau speedy trial enggak bisa pakai old fashioned,” ujar dia.

Hal serupa dikemukakan oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar. Menurut dia, dalam sidang MK, majelis perlu menggunakan paradigma progresif substantif.

“Agar kemudian tadi saya sebutkan paradigma hakim itu bukan lagi paradigma kalkulator, mahkamah kalkulator, tapi paradigmanya progresif substantif,” kata dia.

MK telah selesai menggelar pemeriksaan perkara hasil pilpres melalui persidangan. Sidang digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan mempelajari, melihat, meneliti alat-alat bukti serta dalil dan argumen yang telah disampaikan selama persidangan.

Menurut jadwal, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa perkara pada Kamis (27/6/2019). (Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BW: Kami Tak Mungkin Bisa Buktikan Kecurangan, Hanya Institusi Negara yang Bisa"

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved