ICW Nilai Isu Radikalisme Tak Relevan dengan Urusan Seleksi Capim KPK

Isu radikalisme dalam proses seleksi pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai sesuatu yang tidak relevan

ICW Nilai Isu Radikalisme Tak Relevan dengan Urusan Seleksi Capim KPK
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Gedung KPK 

TRIBUNJABAR.ID - Isu radikalisme dalam proses seleksi pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan fokus utama panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) lembaga antikorupsi tersebut.

Kurnia Ramadhana dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai dilibatkannya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam proses tersebut oleh pansel KPK juga merupakan hal yang tidak ada hubungannya dengan visi dan misi utama dari lembaga musuh para koruptor tersebut.

Kurnia menyarankan, agar pansel lebih berfokus mencari sosok ideal untuk memimpin komisi antirasuah itu, yakni dengan menitikberatkan pilihan pada figur yang memiliki catatan baik dalam penanganan perkara korupsi, daripada ikut menaikan isu radikalisme yang tidak ada hubungannya dengan usaha pemberantasan korupsi.

"Kita ketahui, dalam undang-undang KPK disebutkan, tugas pansel itu mencari pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bukan Komisi Pemberantasan Terorisme," ujar Kurnia kepada wartawan, Minggu (23/6/2019).

Bukan isu radikalisme sebenarnya yang jadi soal. Menurut Kurnia, harusnya yang jadi pegangan bagi pansel KPK adalah bagaimana mencari figur-figur yang berintegritas, mempunyai pemahaman soal penanganan perkara korupsi, memiliki pengetahuan soal manajemen internal. Hal itu yang seharusnya difokuskan oleh pansel.

5 Fakta Kebakaran di Dua Desa di Indramayu, Awal Api dari Lampu Bohlam yang Pecah

"Bukan justru menaikkan isu radikalisme yang sampai hari ini kita juga enggak paham," katanya.

ICW berharap, jabatan pimpinan KPK bisa diisi oleh orang-orang yag memiliki rekam jejak baik, sekaligus memiliki pengetahuan yang baik perihal penanganan dan pemberantasan korupsi.

Termasuk menyita dan mengurusi aset dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Kurnia menginginkan agar pansel KPK melakukan tugasnya dengan lebih jeli, terutama dalam hal pengetahuan para calon pimpinan yang mendaftar, perihal isu-isu terkini dalam tubuh KPK itu sendiri.

"Pansel (harus) bisa memastikan rekam jejak orang yang mendaftar ini baik, tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah melanggar etik, tahu soal seluk beluk pemberantasan korupsi.

Halaman
12
Editor: Ichsan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved