Rencana Pembangunan Asrama Haji di Indramayu Sudah Memperlihatkan Titik Terang

Proses pembangunan asrama haji yang akan dibangun di Kabupaten Indramayu mulai menemui titik terang.

Rencana Pembangunan Asrama Haji di Indramayu Sudah Memperlihatkan Titik Terang
Tribun Jabar/Handhika Rahman
Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Indramayu, Munir Huda, saat ditemui di Pusat Pelayanan dan Informasi Haji Terpadu (PUSPIHAT) Kemenag Indramayu, Jumat (21/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Proses pembangunan Asrama Haji yang akan dibangun di Kabupaten Indramayu mulai menemui titik terang.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Indramayu, Munir Huda menyampaikan, tahapan perealisasian asrama haji itu sudah selesai pada beberapa tahapan.

Salah satunya yaitu hak sertifikat tanah sudah dibalik nama yang tadinya milik Pemkab Indramayu menjadi milik Kemenag Republik Indonesia.

"Setelah selesai, tahapan selanjutnya akan dibawa ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas)," ujar Munir Huda saat ditemui Tribuncirebon.com di Pusat Pelayanan dan Informasi Haji Terpadu (PUSPIHAT) Kemenag Indramayu, Jumat (21/6/2019).

Di Bappenas, nanti akan dirancang program kapan pembangunan tersebut akan dimulai, siapa pemenang tender yang akan mengerjakan konstuksi bangunan dan lain-lain.

Masih Ada Calon Haji yang Bawa Rice Cooker ke Tanah Suci, Kemenag Indramayu Kembali Mengingatkan

Meski demikian, sesuai rencana pembangunan tersebut akan dimulai pada tahun 2020.

Hal tersebut agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang berlokasi di Kabupaten Majalengka bisa segera pergunakan untuk pemberangkatan haji.

"Jadi insya Allah sudah selesai isu gonjang ganjing masalah pembangunan emberkasi ini," ujar dia.

Adapun tanah hibah Pemkab Indramayu itu disebutkan Munir Huda akan dipusatkan di Kecamatan Lohbener.

Tak Hanya PPDB, Calon Haji Asal Jawa Barat Pun Pakai Sistem Zonasi

Lanjut dia, dengan luas tanah yang dihibahkan, yakni seluas 8.000 hektare.

"Tidak, tidak ada masalah terkait pembebasan lahan, karena ini kan tanah hibah," ucap Munir Huda.

Sedangkan untuk alokasi dana sendiri, disebutkan Munir Hasan hingga saat ini masih dalam tahap pengkajian. Hal tersebut karena harus menyesuaikan dengan fasilitas yang akan dibuat nantinya.

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved