DPD RI Beri Waktu 3 Bulan untuk Selesaikan Banjir Leles, Singgung Masalah Galian C

Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Ayi Hambali mengatakan, ada dua penyebab banjir di Leles

DPD RI Beri Waktu 3 Bulan untuk Selesaikan Banjir Leles, Singgung Masalah Galian C
INSTAGRAM/POLDAJABAR
Ilustrasi Banjir 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - DPD RI menyoroti banjir yang kerap melanda Leles. Selama tiga bulan ke depan, DPD memberi waktu agar pemerintah daerah bisa segera mencari solusi terbaik.

Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Ayi Hambali mengatakan, ada dua penyebab banjir di Leles.

Pertama karena adanya pembangunan pabrik dan kedua disebabkan aktivitas galian C yang ada di Tutugan Leles.

"Untuk pembangunan pabrik itu sebetulnya sudah ada amdal. Masalahnya amdal itu benar atau tidak. Kedua apakah amdal yang ada sudah dilaksanakan dengan disiplin atau tidak," ujar Ayi di Kantor Bupati Garut, Jumat (21/6/2019).

Kedatangan DPD, lanjutnya, untuk bisa membantu bupati dalam menuntaskan pondasi dari kesepakatan amdal.

Pihaknya ingin agar amdal bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pabrik. Banjir yang terjadi di Leles, bukan hanya kerugian alam tapi juga manusia.

"Saya agak miris lihat Cangkuang karena banjir mengarah ke Cangkuang dan membawa pasir ke sana. Luas Cangkunag pun berkurang karena ada pendangkalan dan kerusakan (alam di Leles) sudah parah," ucapnya.

Untuk masalah galian C, ia tak melihat ada solusi yang bisa diterapkan. Solusi satu-satunya untuk galian C dengan penutupan. Apalagi letak lokasi galian berada di depan kampung.

"Kalau ada longsor habis. Masa kita tunggu korban dulu. Pembahasan ini tak akan di sini saja (Garut). Nanti kami akan panggil Changsin dan provinsi ke jakarta untuk taati semua aturan ini," katanya.

Pasutri yang Pertontonkan Adegan Ranjang Miliki Kecenderungan Penyimpangan Orientasi Seksual

Masalah galian C harus bisa dituntaskan Pemprov Jawa Barat karena semua perizinan diurus provinsi. Pengusaha tak akan takut ke bupati karena mereka mendapat izin dari provinsi.

"Mereka dapat izin dari gubernur, terus ditegur bupati ya enggak akan takut. Harusnya yang mencabut izin provinsi. Kalau bupati enggak ada wewenang," ujarnya.

Ayi memberikan waktu selama tiga bulan untuk pemerintah menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan selama tiga bulan hingga September.

"Kalau sampai tiga bulan tak dilaksanakan, tahapan ini akan kami terus lakukan. Berjenjang dari kabupaten, provinsi, sampai pusat. Kami inginkan solusi dulu dan tak ingin bawa ke jalur hukum. Mudah ke hukum apalagi Bareskrim itu mitra kami," ucapnya.

Bupati Garut Akui Lalai Urus Izin Pembangunan Pabrik Hingga Sebabkan Banjir di Leles

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved