Menkominfo Rudiantara Sebut Grup WhatsApp Ranah Publik, Tak Masalah Diawasi Polisi

Patroli, ucap Rudiantara, bukan berarti polisi berkeliling memantau seluruh grup Whatsapp seperti patroli keamanan pada umumnya.

Menkominfo Rudiantara Sebut Grup WhatsApp Ranah Publik, Tak Masalah Diawasi Polisi
TRIBUNJABAR.CO.ID/THEOFILUS RICHARD
Menkominfo, Rudiantara, usai menghadiri Seminar Entepreneur Wanted, di Sabuga, Bandung, Senin (18/12/2017). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ) Rudiantara mengatakan polisi tidak melanggar privasi saat melakukan patroli atau pengawasan terhadap grup Whatsapp yang diduga bermasalah.

Menurut Rudiantara, grup WhatsApp bukan ranah privat, melainkan ranah publik. 

Patroli, ucap Rudiantara, bukan berarti polisi berkeliling memantau seluruh grup Whatsapp seperti patroli keamanan pada umumnya.

"Karena banyaknya (partisipan), itu ranah publik tapi hanya yang committed terhadap crime, artinya yang bermasalah dengan hukum (yang akan diawasi)," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Hanya, imbuhnya, grup WhatsApp akan diawasi oleh polisi jika ada laporan dari masyarakat.

"Yang saya baca itu bukan patroli bukan sebagaimana patroli tiba-tiba. Itu harus committed terhadap crime," ujar dia.

Pegawai Ungkap Kondisi Agung Hercules yang Kanker Otak, Tetap Pantau Bakso Barbel Meski Sakit Keras

Debat Panas Bambang Widjojanto dan Hakim di Sidang MK, Kalau Tidak Stop Saya Suruh Keluar

Rudiantara mengatakan polisi bisa melakukan patroli grup Whatsapp berdasarkan laporan masyarakat atau delik aduan.

Polisi kata Rudiantara juga bisa menggunakan delik umum, jika grup Whatsapp tersebut berpotensi ke arah kriminal.

"Di dunia maya itu, di UU ITE ada dua, delik aduan dan delik umum," kata dia. Ia meyakini polisi tak sembarangan masuk grup Whatapp jika tidak berpotensi ke arah kriminal. Sebab polisi akan terlebih dahulu melakukan pengecekan.

"Tugas polisi, tugas penegak hukum menegakkan di dunia maya ya itu apa? Ya, itu harus yang bermasalah secara hukum," kata dia.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, Sabtu (28/7/2018).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, Sabtu (28/7/2018). (Tribun Jabar/ Daniel Andreand Damanik)

Haris Azhar Tolak Jadi Saksi di Mahkamah Konstitusi, Berikut 5 Alasan Aktivis HAM Itu

Sebelumnya, Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah kepolisian yang akan berpatroli dan memantau percakapan di grup WhatsApp.

Fahri menilai langkah polisi tersebut merupakan pelanggaran privasi karena komunikasi di WhatsApp sebenarnya bersifat personal atau terbatas.

Ia juga menilai langka tersebut tak melanggar prinsip demokrasi.

"Seandainya kultur kita demokrasi tentu tak akan ada yang berani melakukan itu, karena itu merupakan bagian dari pelanggaran berat," kata Fahri Hamzah saat dihubungi, Selasa (18/6/2019). (Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkominfo: Grup WhatsApp Ranah Publik, Bisa Diawasi Jika Bermasalah

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved