FAGI Imbau Calon Siswa yang Terbukti Lakukan Kecurangan Didiskualifikasi dan Pindah Jalur Masuk

FAGI mengimbau untuk menindak tegas calon siswa yang terbukti melakukan kecurangan, dengan cara mengeluarkan kebijakan mendiskualifikasi pindah jalur

FAGI  Imbau Calon Siswa yang Terbukti Lakukan Kecurangan Didiskualifikasi dan Pindah Jalur Masuk
Tribunjabar/Daniel Andreand Damanik
Ketua FAGI, Iwan Hermawan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Forum Aksi Guru Indonesia ( FAGI) mengimbau Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) untuk menindak tegas calon siswa yang terbukti melakukan kecurangan, dengan cara mengeluarkan kebijakan mendiskualifikasi dan memindahkan ke jalur lain, sebelum diumumkannya hasil PPDB 2019 tingkat SMA/SMK di Jabar.

Hal tersebut diungkapkan Ketua FAGI, Iwan Hermawan kepada Tribun Jabar di Disdik Jabar, Jalan Dr Rajiman No.6, Kota Bandung, Kamis (20/6/2019).

Iwan mengatakan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 pasal 22 ayat 3, kewenangan diterima atau tidaknya siswa dalam PPDB dilakukan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah.

"Memang bukan kewenangan Kadisdik, Gubernur, tetapi kewenangan kepala sekolah, nanti surat keterangan diterima atau tidaknya itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalo memang terbukti ada kecurangan," ujarnya.

Soal Dugaan Kasus KK Siluman di PPDB SMAN 3 Bandung, Ombudsman RI Jabar Minta Disdik Bertindak Tegas

Namun, Iwan menilai membuat kebijakan diskualifikasi atau mengalihkan jalur masuk tersebut, masih ada waktu.

"Jadi siswa itu sendiri masih ada harapan. Untuk mengalihkan itu tentu harus ada kebijakan dari Dinas Pendidikan (Disdik) tentunya. Waktunya masih ada sampai hari Sabtu pekan ini. Dialihkan ke jalur zonasi kombinasi misalnya sebagai bentuk hukuman yang tidak terlalu berat bagi siswa," ujarnya.

Fakta di Balik Alamat Rumah di SMPN 2, Ada Keluarga Tambahkan Anggotanya di KK, Bukan Anak Kandung

Iwan juga berharap orang-orang yang ikut bermain meloloskan dengan menggunakan Kartu Keluarga asli tapi palsu ( KK aspal) untuk diusut tuntas.

Jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut bermain dalam melahirkan KK Aspal, inspektorat Kota/Kabupaten atau Provinsi harus melakukan investigasi untuk pengusutan lebih lanjut, namun jika bukan PNS, kepolisian bisa menindaklanjuti.

"Lebih jauh lagi jika terindikasi ada tindak pidana itu kewenangan kepolisian melakukan pengusutan," katanya.

Penulis: Syarif Pulloh Anwari
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved