Dirjen PKTN Temukan Alat Kecurangan Takaran Bensin di SPBU Bungkul Indramayu

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melakukan inspeksi mendadak ( sidak) di SPBU 34.45232 Bungkul, Kabupaten Indramayu

Dirjen PKTN Temukan Alat Kecurangan Takaran Bensin di SPBU Bungkul Indramayu
Tribun Jabar/Handhika Rahman
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan inspeksi mendadak di SPBU 34.45232 Bungkul Jalan Soekarno Hatta, Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Kamis (20/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melakukan inspeksi mendadak ( sidak) di SPBU 34.45232 Bungkul Jalan Soekarno Hatta Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Kamis (20/6/2019).

Dirjen PKTN, Veri Anggriono mengatakan, telah ditemukan sebuah alat tambahan berupa rangkaian papan printed circuit board (PCB) di salah satu pompa bensin.

"Pompa bensin ini berjenis pertamax khusus untuk kendaraan jenis sepeda motor," ujar Veri Anggriono saat melakukan penggerebekan, Kamis (20/6/2019).

Lebih lanjut dia menyampaikan, alat tersebut diduga disalahgunakan untuk mengubah takaran liter bensin sehingga sangat merugikan konsumen.

SPBU di Cirebon Disebut Bohongi Konsumen, Ini Penjelasan Pertamina

Veri Anggriono menjelaskan, pada pom bensin bermasalah itu ada dua mesin, yaitu mesin untuk bahan bakar jenis Pertamax dan bahan bakar jenis Pertalite.

Namun, mesin yang terdapat alat tambahan itu hanya ditemukan pada mesin bahan bakar jenis Pertamax.

Ia memastikan SPBU Bungkul telah melanggar ambang batas takaran, yakni 0,5 persen untuk satu liter bahan bakar.

"Kami akan melakukan pemeriksaan lebih dalam pada SBPU ini dan untuk sementara kami larang untuk pengoperasiannya," ucap dia.

Mucikari di Indramayu Pertemukan PSK dan Lelaki Hidung Belang di Warung Remang-remang

Adapun tindak kecurangan SPBU tersebut, kata Veri, sudah banyak terjadi di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Indramayu, Subang, dan Bekasi.

"Banyak terjadi kami sudah menemukan 9 kasus serupa yang tersebar di beberapa wilayah dan sudah dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya.

Sementara itu, pemilik SPBU akan dikenakan Pasal 32 ayat (1) juncto pasal 25 huruf b juncto dan pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2/1981 tentang Metrologi Legal dengan sanksi ancaman pidana satu tahun dan denda.

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved