Pemerintah Harus Tegas Atasi Surat Domisili Aspal di Masa PPDB

DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah tegas atasi surat domisili aspal di masa PPDB.

Pemerintah Harus Tegas Atasi Surat Domisili Aspal di Masa PPDB
Tribun Jabar/Muhammad Syarif Abdussalam
Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK tahun ini membuahkan berbagai kasus, di antaranya ketidakjujuran dalam membuat surat domisili berupa kartu keluarga di sekitar sekolah favorit.

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini mengatakan pihaknya menerima laporan sejumlah orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah favorit telah membuat kartu keluarga dengan domisili di rumah yang berdekatan dengan sekolah tersebut sejak setahun sebelumnya.

Abdul Hadi mengatakan harus ada pengawasan dan penelusuran khusus ihwal kebenaran domisili tersebut.

Jika terbukti ada pelanggaran, kata Abdul Hadi, pemerintah harus berani memberikan sanksi kepada petugas setempat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga kepada orang yang hanya numpang alamat dekat sekolah ini.

"Mumpung belum masih di pertengahan, segeralah bikin Tim Pemantau PPDB, isinya orang-orang yang mengerti PPDB. Gabungan parlemen, ombudsman, atau tokoh pendidikan," kata Abdul Hadi Wijaya di Kantor DPRD Jabar, Selasa (18/6/2019).

Pada akhirnya, kata Abdul Hadi, masyarakat jadi mempermainkan surat domisili, banyak beredar surat domisili yang aspal (asli secara administrasi tapi palsu secara fakta).

Dinas Pendidikan pun, katanya, tidak bisa menangani hal ini.

Sistem zonasi ini pun, kata Abdul Hadi, ditentukan secara tidak merata di Jabar.

Sebanyak 200 kecamatan di Jabar, katanya, masih belum memiliki SMA atau SMK negeri.

Karenanya, urgensi penerapan sistem ini dipertanyakan di Jabar.

Terlebih, katanya, walaupun sudah ada penambahan kuota 19 ribu kursi pada PPDB tahun ini dari hasil pembangunan ruang kelas baru di Jabar, pemerintah baru bisa menyerap 34 persen lulusan tingkat SMP di SMA dan SMK negeri yang tersebar di Jabar.

"Artinya sisanya masuk SMA swasta. Kalau hanya bisa memenuhi 34 persen, saya kira bentuk penerimannya seleksi saja. Karena tidak semua daerah punya SMA," katanya.

Abdul Hadi pun mengkritik pelaksanaan PPDB yang masih jauh dengan konsep kekinian. Orang tua, katanya, masih saja harus membawa tiga map berisi fotokopian berkas untuk pendaftaran.

"Gaya onlinenya mana, ini masih konvensional. Berkas kertas fotokopian masih dibungkus map, diserahkan kemudian diperiksa petugas. Apa tidak bisa pakai online atau WA saja," katanya.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved