Ini Modus Monopoli Tender Proyek Pemerintah yang Tercium KPPU Dalam Proyek Cisinga di Tasikmalaya

KPPU Kanwil III Jabar Kodrat Wibowo mempersilakan untuk melaporkan setiap dugaan monopoli oleh pelaku usaha dalam proyek tender pengadaan . . .

Ini Modus Monopoli Tender Proyek Pemerintah yang Tercium KPPU Dalam Proyek Cisinga di Tasikmalaya
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyidangkan perkara dugaan monopoli bongkar muat oleh Pelindo III di Pelabuhan Lorens Say, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Sidang digelar di Kantor KPPU Kanwil III Jabar, Jalan PHH Mustofa, Selasa (18/6). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugrah Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisioner Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil III Jabar Kodrat Wibowo mempersilakan untuk melaporkan setiap dugaan monopoli oleh pelaku usaha dalam proyek tender pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pemerintah.

"Silahkan karena kami punya kewenangan mengusutnya, salah satunya di bidang tender pengadaan barang dan jasa," ujar Kodrat ‎di kantor KPPU Kanwil Jabar, Jalan PHH Mustofa, Selasa (18/6/2019).

Ia mencontohkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli dalam tender proyek-proyek pemerintah. Modusnya, pelaku usaha peserta tender akan kongkalingkong dengan pelaku usaha lainnya untuk memenangkan tender.

"Misalnya kongkalingkong antara penawar tender, mengatur pemenangnya siapa. Satu penawar memasukan satu hingga lebih penawar dan bahkan melibatkan pokja penyedia tender sendiri," ujar Kodrat.

Kata dia, itu merupakan modus konvensional. Bahkan yang sedang tren, sekelompok penawar tender yang terdiri lebih dari satu penawar bekerja sama dengan pokja penyedia tender.

"Ini akal-akalan, misalnya satu kelompok atau satu bersaudara perusahannya beda tapi ikut tender tapi menggunakan domisili atau gedung yang sama, kan ketahuan juga. Itu kan untung mengelabui LPSE," ujar dia.

KPPU Jabar Terima Banyak Laporan Dugaan Monopoli Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pemerintah

Alasannya, perbuatan tersebut‎ diatur di Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 22 itu berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

"Jadi modus-modus seperti itu dalam tender proyek pemerintah bisa dilaporkan ke KPPU," ujar dia.

Modus persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diungkap Kodrat, Tribun temukan dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek Cisinga yang ditangani Kejati Jabar. Pada November 2018, penyelidik Kejati Jabar menggeledah dua perusahaan pemenang tender senilai Rp 28 miliar untuk dua proyek, jalan dan jembatan. Yakni PT Mulya Sejahtera dan PT Putra Graha Abadi.

KPPU Sidangkan Kasus Dugaan Monopoli Bongkar Muat Pelindo III di Pelabuhan Maumere NTT

Penelusuran di situs LPSE Pemkab Tasikmalaya terhadap dua perusahaan yang digeledah itu, menunjukan kejanggalan. Di situs tersebut, kedua perusahaan menggunakan dua alamat yang sama. Belakangan diketahui, dua perusahaan itu dimiliki satu nama.

"Betul, kedua perusahaan itu pemilknya sama. Makanya kemarin sempat kami geledah. Kedua perusahaan itu dimiliki pria berinisial Er," ujar penyelidik Kejati Jabar, Yanuar Rheza saat diwawancara 22 November 2018.

Saat ini, kasus tersebut berstatus penyidikan namun Kejati Jabar belum menetapkan satu tersangka. (men)

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved