DPRD Jabar Sampaikan Apresiasi Terhadap Tiga Raperda yang Diajukan Pemprov Jabar

Penyampaian pandangan fraksi-fraksi tersebut diwakili dan dibacakan oleh Kusnadi yang merupakan anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar Amanah.

DPRD Jabar Sampaikan Apresiasi Terhadap Tiga Raperda yang Diajukan Pemprov Jabar
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap tiga rancangan peraturan daerah ( raperda) Jabar 2019 dalam sidang paripurna di Kantor DPRD Jabar, Selasa (18/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap tiga rancangan peraturan daerah ( raperda) Jabar 2019 dalam sidang paripurna di Kantor DPRD Jabar, Selasa (18/6/2019).

Tiga raperda yang tengah dibahas meliputi Raperda tentang Pendidikan Keagamaan, Raperda tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2019-2039, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Penyampaian pandangan fraksi-fraksi tersebut diwakili dan dibacakan oleh Kusnadi yang merupakan anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar Amanah. Pandangan fraksi ini merupakan respons atas nota pengantar Gubernur Jabar Ridwan Kamil tentang tiga raperda tersebut pada 23 Mei 2019.

"Tiga raperda ini memiliki jangkauan yang luas terhadap layanan publik. Fraksi-fraksi mengapresiasi apa yang dilakukan Pemprov Jabar. Penyampaian pandangan terhadap tiga raperda ini selanjutnya untuk kita bahas bersama," kata Kusnadi dalam pembacaannya tersebut.

Masih Ada Sekolah Favorit dan Warga Keluhkan Zonasi, DPRD Kritisi Sosialisasi PPDB Jabar

Kusnadi mengatakan pihaknya mendukung Raperda tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2019-2039. Asalkan, katanya, tidak bersinggungan dengan peraturan serupa dari pemerintah pusat, dan diselaraskan dengan peraturan yang telah dimiliki pemerintah kabupaten dan kota.

"Secara positif fraksi-fraksi menganggapinya. Sebagai bahan referensi, dalam penyusunannya, akan ditemukan berbagai kendala. Kami meminta penjelasan tentang masalah urbanisasi dan industrialisasi," katanya.

Kusnadi mengatakan pihaknya menyambut baik juga Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang akan merevisi perda sebelumnya pada 2010. Pihaknya pun memohon penjelasan mengenai distribusi tenaga dokter dan spesialis di Jabar, belum adanya pengadaan dan distribusi alat-alat medis di pelosok, dan penanggulangan kemampuan berobat masyarakat dan penggunaan alat medis inovatif yang masih rendah.

Mengenai Raperda tentang Pendidikan Keagamaan, pihaknya pun memberikan apresiasi. Kusnadi mengatakan selayaknya peraturan ini dilaksanakan selaras dnegan program Kementerian Agama.

Dewan Desak Pemprov Jabar Selesaikan Catatan BPK

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jawa Barat memiliki mimpi memfasilitasi pendanaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Hal itu diperlukan dalam rangka memperkuat aspek kelembagaan pendidikan keagamaan. Artinya, Pemprov Jawa Barat tengah berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus kualitas peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

"Salah satu janji Gubernur adalah mengurusi pesantren dengan lebih adil. Yaitu dengan hadirnya Perda (Peraturan Daerah) pendidikan keagamaan," ucap gubernur yang akrab disapa Emil ini.

Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, kata Emil, sebagai upaya Pemdaprov Jawa Barat meningkatkan indeks kesehatan masyarakat dan merealisasikan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

"Kemudian fasilitas layanan kesehatan belum maksimal kita tingkatkan. Pemprov Jawa Barat harus meningkatkan indeks kesehatan masyarakat," katanya.

Raperda RP3KP tahun 2019-2039 diajukan Pemdaprov Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Barat dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan serta penghidupan yang terencana.

"Tanggal 24 Juni 2019, nanti dibacakan tanggapan Gubernur di Rapat Paripurna, Insyaallah lancar dan jadi Perda," tutupnya. (Adv/Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved