Pilpres 2019

Bambang Widjojanto Singgung Dana Kampanye Rp 19,5 Miliar di Sidang MK, TKN Sebut Cari-cari Kesalahan

Hasto mengatakan sumbangan sebesar Rp 19,5 miliar yang disebut Bambang Widjojanto atas nama Jokowi merupakan sumbangan dari rekening TKN ke Tim Kampan

Bambang Widjojanto Singgung Dana Kampanye Rp 19,5 Miliar di Sidang MK, TKN Sebut Cari-cari Kesalahan
tribunjabar/syarif pulloh anwari
Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cenderung mencari-cari kesalahan dan melupakan substansi sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto Widjojanto, yang menyatakan adanya kejanggalan dalam sumbangan dana kampanye TKN Jokowi - Maruf Amin.

Hasto mengatakan sumbangan sebesar Rp 19,5 miliar yang disebut Bambang Widjojanto atas nama Jokowi merupakan sumbangan dari rekening TKN ke Tim Kampanye Daerah (TKD).

Plesiran Keluar Lapas, Setya Novanto Senasib dengan Gayus, Kini Mendekam di Lapas Teroris

Hanya, kata Hasto, rekening TKN menggunakan nama Jokowi. Sehingga saat TKN menyumbang dana ke TKD melalui transfer rekening maka yang tercatat ialah nama Jokowi.

“Salah satu bukti cari kesalahan adalah tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan bantuan dana kampanye. Tim hukum 02 seharusnya paham bahwa rekening dana kampanye dibuka atas nama capres dan cawapres," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (14/6/2019).

Hasto menambahkan bantuan dana bagi tim kampanye daerah, disalurkan melalui rekening dana kampanye tersebut. Karena itu, otomatis terkirim dan dicatatkan oleh TKD ke KPUD sebagai transfer dari rekening atas nama Jokowi - Maruf Amin.

"Ini yang tidak dipahami tim hukum 02 sehingga dikesankan sebagai bantuan dari paslon melebihi ketentuan,” lanjut Hasto.

Hasto, mengatakan gugatan ke MK seharusnya disertai dalil hukum yang matang dan dilengkapi dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan berpengaruh signifikan terhadap hasil Pilpres.

Hasto menilai, tim hukum Prabowo - Sandiaga Uno lebih banyak menyampaikan wacana dan keluar dari substansi pokok tanpa dilengkapi dengan bukti material.

"Jadi kami yakin, bahwa ditinjau dari substansi hukum, maka MK akan sangat sulit mengabulkan gugatan pemohon karena minimnya bukti," lanjut Sekjen PDI-P itu.

Halaman
12
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved