Pilpres 2019

HASIL Sidang Sengketa Pilpres 2019, Tim Hukum Prabowo Tuduh 5 Kecurangan Jokowi, Sidang Ke-2 Diundur

Jumat (14/6/2019), digelar sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

HASIL Sidang Sengketa Pilpres 2019, Tim Hukum Prabowo Tuduh 5 Kecurangan Jokowi, Sidang Ke-2 Diundur
Kolase Tribun Jabar (Instagram/jokowi/prabowo)
Hasil sidang sengketa Pilpres 2019, tim hukum Prabowo tuding lima Kecurangan Jokowi. 

Selain itu, ada pula pemberitaan terkait percepatan penerimaan Program Keluarga Harapan dan persiapan skema rumah DP 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri.

Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Bambang Widjojanto menyebut, penyalahgunaan anggaran, dan program kerja negara itu berupa modus lain dari politik uang atau vote buying.

"Dengan sifatnya yang terstruktur, sistematis, masif tersebut, maka penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara tersebut adalah modus lain money politics atau lebih tepatnya vote buying," ujarnya.

Pihaknya menduga, berbagai upaya tersebut untuk mempengaruhi penerimanya agar lebih memilih Paslon 01 Jokowi - Maruf Amin.

Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Tuding Dana Kampanye Jokowi Sebesar Rp 19,5 Miliar Janggal

"Patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program kerja tersebut, yang kebanyakan tidak lain adalah para pemilih dan keluarganya, agar lebih memilih Capres Paslon 01," katanya.

Potensi kerucangan yang dibeberkan tim hukum 02 ini membuat mereka meminta MK untuk mendiskualifikasi Paslon 01.

Selain itu, mereka pun meminta agar Paslon 02 dinyatakan menang, atau dilakukan Pemilu ulang secara nasional.

Di sisi lain, tim hukum 01 mempersoalkan masalah perbaikan permohoanan yang dibacakan tim hukum Prabowo - Sandiaga Uno.

Pihaknya keberatan karena berkaitan dengan jawaban yang disiapkan tim hukum 01.

Ketua Tim Hukum 01 Yusril Ihza Mahendra menyebut, pihak harus memastikan gugatan mana yang harus dijawab.

Halaman
1234
Penulis: Widia Lestari
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved