Dituding Diam-diam Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Anies Baswedan Sebut Perbedaan 2 Hal Ini

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menolak disebut menerbitkan IMB di pulau reklamasi teluk Jakarta secara diam-diam.

Dituding Diam-diam Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Anies Baswedan Sebut Perbedaan 2 Hal Ini
KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung PKK Melati Jaya, Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menolak disebut menerbitkan IMB di pulau reklamasi teluk Jakarta secara diam-diam.

Dalam siaran pers, Kamis (13/6/2019), Anies Baswedan menjelaskan bahwa ada pebredaan antara penerbitan IMB di pulau reklamasi dengan reklamasi.

"Ada dua hal yang berbeda, pertama reklamasi dan kedua pemanfataan lahan hasil reklamasi," kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulis, Kamis malam.

Ignasius Jonan Mengatakan Reklamasi Jadi Tantangan yang Saat Ini Dihadapi

Menurut Anies Baswedan, reklamasi adalah kegiatan membangun daratan baru di atas perairan. Rencana membangun 17 pulau di teluk Jakarta, kata Anies Baswedan, telah dibatalkannya.

Namun, untuk empat pulau yang sudah terbangun, kini DKI mengatur pemanfaatannya.

"Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Ada 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Faktanya itu sudah jadi daratan," ujarnya.

Anies Baswedan mengatakan, pemanfaatan empat pulau yang sudah terlanjur berdiri akan difokuskan untuk kepentingan publik.

Penerbitan IMB, kata dia, adalah upaya pemanfaatan, bukan melanjutkan reklamasi.

"IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tetapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda," kata Anies Baswedan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies Baswedan pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

(Kompas.com/Nibras Nada Nailufar)

Waria Pengamen di Cibaduyut Sempat Viral, Bikin Resah Pengendara, Bagaimana Nasibnya Sekarang?

Dianggap Langgar Etika dan Merendahkan MK, Bambang Widjojanto Dilaporkan Peradi

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved