Pilpres 2019

Bambang Widjojanto Sebut Kenaikan Gaji PNS Termasuk Kecurangan TSM Jokowi Pengaruhi Pemilih

Ia juga membandingkan pernyataan Jokowi saat debat yang menolak kenaikan gaji PNS sebagai bagian dari program pemerintah.

Bambang Widjojanto Sebut Kenaikan Gaji PNS Termasuk Kecurangan TSM Jokowi Pengaruhi Pemilih
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019). 

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menjabarkan hal-hal yang dianggapnya sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan Jokowi sebagai calon presiden petahana pada Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konsitusi, Jumat (14/6/2019). Ia menyebut Jokowi menyalahgunakan kekuasaan dan anggaran negara.

Satu di antaranya adalah mengenai peningkatan gaji PNS yang dirapel menjelang waktu Pilpres 2019 pada April 2019.

Ia juga membandingkan pernyataan Jokowi saat debat Pilpres 2019 yang menolak kenaikan gaji PNS sebagai bagian dari program pemerintah.

"Ketidakkonsistenan dalam berpikir dan membuat kebijakan, calon presiden petahana dengan menaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang dibayarkan secara rapel pada pertengahan april 2019 menjelang pencoblosan, tapi sebagai capres menolak kenaikan gaji," ujarnya.

Ini Dalil Gugatan Benny Bachtiar terhadap SK Wali Kota Bandung tentang Pelantikan Sekda

Selain meningkatkan gaji PNS, Jokowi juga merapel gaji ke-13 dan ke-14 yang menurut Bambang Widjojanto, secara normal harus dibayarkan pada menjelang Hari Raya Idulfitri.

Tetapi, kata Bambang Widjojanto, awal Maret 2019, Jokowi menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 pada bulan April 2019, menjelang pencoblosan.

Kebijakan ini dianggap dapat mempengaruhi psikologi pemilih dan penerima manfaat, yakni PNS.

"Penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran program negara oleh presiden untuk mempengaruhi pemilih dan keluarga sudah dilarang secara ekplisit pasal 282 UU no 7 tahun 2017 yang menyatakan pejabat negara struktural dan fungsional, dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan peserta pemilu," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan yang dilakukan Jokowi merugikan paslon capres-cawapres nomor urut 02.

Kebijakan Jokowi tersebut, menurut Bambang Widjojanto, merupakan pelanggara Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ia juga mengaku bahwa BPN pernah memprotes hal ini kepada Bawaslu, tetapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan.

"Permintaan tidak diterima Bawaslu. kami mengajukan di forum persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mendapat kejujuran keadilan pemilu," ujarnya.

Sidang diskors sekitar pukul 11.00 WIB untuk jeda salat Jumat. Sidang akan dilanjutkan setelah salat Jumat.

Ada di Mana Prabowo & Jokowi saat Sidang Sengketa Pilpres di MK Berlangsung? Ini Bocoran Kegiatannya

Sidang MK, Tim Hukum Prabowo Tuding Dana Kampanye Jokowi Sebesar Rp 19,5 Miliar Janggal

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved