Sengketa Pilpres 2019

4 Fakta Kenaikan Gaji PNS yang Dianggap Jadi Kecurangan Pemilu 2019, Salahgunakan Anggaran Negara

Dalam sidang sengketa Pilpres 2019, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap kenaikan gaji PNS 2019 dianggap menjadi kecurangan Pemilu 2019.

4 Fakta Kenaikan Gaji PNS yang Dianggap Jadi Kecurangan Pemilu 2019, Salahgunakan Anggaran Negara
Kolase Tribun Jabar (Kompas.com dan Instagram @prabowo)
Ada di Mana Prabowo & Jokowi saat Sidang Sengketa Pilpres di MK Berlangsung? Ini Bocoran Kegiatannya 

Pembahasan rencana kenaikan gaji PNS 2019 yang anggarannya ada di APBN 2019 tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga DPR.

Pengesahan Undang-Undang APBN 2019 juga dilakukan dalam rapat paripurna di DPR RI, Rabu (31/10/2018).

Dalam artian seluruh fraksi partai politik di DPR turut menyetujui anggaran tersebut.
Terdapat 10 fraksi partai politik di DPR, baik partai pendukung pemerintah maupun oposisi.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, khusus untuk gaji dan tunjangan ASN, pemerintah menyiapkan sekitar Rp 98 triliun.

Sementara untuk pensiunan disiapkan Rp 117 triliun.

4. Dirapel

Walapun anggaran kenaikan gaji PNS 2019 sudah masuk dalam APBN 2019 dan disahkan pada 31 Oktober 2019, pembayarannya tidak dilakukan sejak Januari 2019.

Pembayaran justru dilakukan pada April 2019.

Menurut Presiden Jokowi, dalam pencairan kenaikan gaji PNS 2019 Januari-Maret akan dirapel karena Peraturan Pemerintah (PP) belum rampung. 

Sedang Berlangsung Sidang di MK, Mahfud MD: Kecurangan Tak Otomatis Batalkan Hasil Pilpres 2019

Hal tersebut ia katakan saat meresmikan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung Selatan, Jumat (8/3/2019).

Sebab PP sebagai aturan turunan terkait kenaikan gaji PNS itu baru ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 Maret 2019.

Keterlambatan penyelesaian PP tersebut dikarenakan masih perlu dilengkapi lampirannya menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia mengatakan PP tersebut tebal lantaran banyak lampiran.

Hal ini karena setiap kementerian dan lembaga harus menyerahkan daftar pegawainya.

Penulis: Resi Siti Jubaedah
Editor: Resi Siti Jubaedah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved