Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengimbau agar warga Jawa Barat tidak pergi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Masyarakat diminta untuk menyerahkan semua proses sengketa hasil Pilpres 2019 kepada MK.

Pria yang akrab disapa Emil ini, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga jalannya persidangan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Lebih baik kita tunggu di rumah. Jaga kondusivitas, warga Jawa Barat sebaiknya tidak usah terlalu jauh. Serahkan pada Mahkamah Konstitusi,” ujarnya seusai Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Lodaya 2019 dan Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mapolda Jawa Barat, Kamis (13/6/2019).

Ridwan Kamil meminta warga Jawa Barat tetap menjaga kondusivitas wilayah dan tetap tenang. Proses di Mahkamah Konstitusi, katanya, akan berjalan baik jika semua pihak bisa menjaga kondusivitas.

• KPU Purwakarta Sudah Kirimkan Berkas Pilpres terkait PHPU ke Mahkamah Konstitusi

• Hadapi Berbagai Tudingan dari BPN, KPU Hanya Jawab Masalah yang Relevan

Tahapan sidang dimulai besok

Tahapan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai besok, Jumat (14/6/2019). 

Dalam sidang perdana atau sidang pendahuluan besok, Mahkamah Konstitusi (MK) mengundang pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ).

Dalam sengketa hasil Pilpres 2019, tim hukum capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga menjadi pemohon.

Termohon dalam kasus ini adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sedangkan tim hukum pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf akan menjadi pihak terkait.

"Jadi pemohon akan diundang dipanggil ke MK termasuk juga termohon. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon," ujar juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, Kamis (13/6/2019).