Bupati Imbau Masyarakat Purwakarta untuk Tidak Datang ke MK Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2019

Anne Ratna Mustika mengimbau masyarakat Purwakarta untuk tidak datang ke sidang Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK)

Bupati Imbau Masyarakat Purwakarta untuk Tidak Datang ke MK Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2019
Istimewa
Acara Halalbihalal bertajuk Damailah Indonesia bersama Forkopimda dan Masyarakat Kabupaten Purwakarta pada Kamis (13/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengimbau masyarakat Purwakarta untuk tidak datang ke sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta pada Jumat (14/6/2019).

Bupati yang akrab disapa Ambu itu meminta masyarakatnya untuk bersantai saja di rumah masing-masing menunggu hasil putusannya.

Hal tersebut dikatakannya di Mapolres Purwakarta, Ciseureuh, Purwakarta usai acara Halalbihalal bertajuk Damailah Indonesia bersama Forkopimda dan Masyarakat Kabupaten Purwakarta pada Kamis (13/6/2019).

"Tidak usah ada pemberangkatan secara masal ke Jakarta, menunggu hasil (kaputusan MK) di rumah saja. Hal itu agar terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan ya," kata Anne menjelaskan.

Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK, Ini yang Disiapkan Polres Purwakarta

Meski demikian, Ambu meminta untuk menjaga kondusifitas jika ada masyarakat Purwakarta yang tetap pergi ke Jakarta untuk mengawal sidangnya secara langsung.

Dirinya berharap pada acara sidang PHPU di MK besok tidak terjadi kerusuhan atau apapun yang bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ia menyebut apapun hasilnya nanti dari sidang sengketa Pemilu 2019 itu harus dihormati dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK, Kapolres Cirebon Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas

Sebab pihaknya bersama perwakilan seluruh elemen masyarakat telah berkomitmen untuk menolak bentuk apapun anarkis dan kerusuhan.

"Kita sudah bersepakat untuk menjaga kondusifitas dan berkomitmen untuk menolak bentuk anarkisme dan apapun yang mengarah ke kerusuhan," ujarnya.

Diketahui selain unsur Forkopimda Purwakarta, sejumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi sosial hingga organisasi politik pun hadir pada pernyataan komitmen tersebut.

Penulis: Haryanto
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved