Pilpres 2019

Maruf Amin Dituding Langgar UU Pemilu, KPU Mengaku Sudah Tahu Jabatannya di 2 Bank

KPU sudah mengetahui jabatan cawapres nomor urut 01, Maruf Amin, di dua bank anak perusahaan BUMN.

Maruf Amin Dituding Langgar UU Pemilu, KPU Mengaku Sudah Tahu Jabatannya di 2 Bank
Tribunjabar/Firman Wijaksana
Cawapres 01, Maruf Amin saat memberikan keterangan kepada wartawan usai acara Dialog Cawapres dengan pesantren kampung Priangan Timur di Fave Hotel, Garut, Kamis (4/4/2019) 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - KPU sudah mengetahui jabatan cawapres nomor urut 01, Maruf Amin, di dua bank anak perusahaan BUMN, sebelum pendaftaran paslon capres dan cawapres.

Maruf Amin diketahui menjabat sebagai Dewan Pengawas Syari'ah di di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Pernyataan yang disampaikan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjodjanto, soal jabatan Ma'ruf Amin, bagi KPU bukan hal yang baru.

"Jadi informasi ini bukan informasi awal bagi KPU, ini sudah diketahui sejak awal," kata Hasyim.

Menurut Hasyim, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU berwenang untuk menerima pendaftaran, memproses penelitian administrasi, verifikasi, hingga penetapan calon.

Soal Jabatan Maruf Amin di 2 Bank, KPU: Keberatan Baru Sekarang, kan Jadi Pertanyaan

Komisioner KPU Hasyim Asyari
Komisioner KPU Hasyim Asyari (KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

Pada saat itu lah KPU melakukan klarifikasi ke lembaga-lembaga yang punya otoritas mengenai status BUMN dan non-BUMN.

Hasilnya, didapati bahwa BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah anak perusahaan, bukan BUMN atau BUMD.

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik," ujar Bambang usai menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Punya Argumen yang Bisa Jokowi-Maruf Didiskualifikasi, Begini Respons TKN

Halaman
1234
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved