300 Anggota Satpol PP Dites Urine, Buntut Botol Miras Kosong di Kantor, Jika Positif Bakal Dipecat

Tiga ratus anggota Satpol PP Kabupaten Bogor dites urine. Buntut ditemukannya botol miras kosong. Jika tes urine positif, sanksi pemecatan menanti.

300 Anggota Satpol PP Dites Urine, Buntut Botol Miras Kosong di Kantor, Jika Positif Bakal Dipecat
DOKUMENTASI TRIBUN JABAR
Illustrasi miras. Masyarakat menyaksikan penghancuran minuman keras menggunakan stoomwals pada acara Pemusnahan Barang Bukti Miras dan Narkoba di lapangan parkir Cikapundung, Kota Bandung, Kamis (4/7/2013). Sebanyak 2.325 butir ekstasi, 3.500 botol miras, 1.000 liter tuak, dan 7 kilogram ganja hasil Operasi Pekat Lodaya Polrestabes Bandung selama tiga minggu kebelakang dimusnahkan pada acara tersebut. (FOTO: TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Tiga ratus anggota Satpol PP Kabupaten Bogor dites urine.

Hal ini dilakukan buntut ditemukannya botol miras kosong saat Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh melakukan sidak ke kantor Satpol PP.

Tes urine dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor.

"Ada sekitar 300 orang seluruh Satpol PP mulai dari kasat sampai yang paling rendah," katanya kepada Kompas.com saat ditemui usai sidang rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (12/6/2019).

Ade mengaku hingga saat ini ia belum mendapat hasil tes urine tersebut dari BNNK.

"Tes urine belum dapat, hasilnya belum ada," ujar Ade Yasin.

Ketua DPW PPP itu mengaku jika langkah tersebut untuk menjaga kewibawaan petugas Satpol PP agar memberi contoh yang baik sebagai penegak perda.

"Ini langkah preventif kami untuk menjaga kewibawaan petugas-petugas Satpol PP yang ada di Kabupaten Bogor, ya itulah sebagai penegak perda harus memberikan contoh yang baik dimulai dari situ makanya saya sidak pertama ke situ (kantor Satpol PP)," ujarnya.

Menurutnya, apabila ditemukan hasil positif dari tes urine tersebut, ia tak segan-segan melakukan tindakan tegas hingga berujung pemecatan.

"Apabila ditemukan positif, tentunya harus ada tindakan tegas dari pemerintah daerah karena ini menyangkut perbuatan pidana. Seperti ketika masuk kepolisian saja tidak ada yang namanya penangguhan apalagi pegawai sipil yang tidak boleh bersentuhan narkoba itu sanksinya dipecat," tegasnya.

Halaman
12
Editor: taufik ismail
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved