TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - KPU menyanggah tuduhan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno yang menyebut cawapres nomor urut 01, Maruf Amin, melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).

Ia mengatakan bahwa tidak ada paslon yang melanggar persyaratan pencalonan.

"Kami pastikan semua pasangan calon itu memenuhi syarat," kata Wahyu.

• Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2019, Pekan Depan

Wahyu mengklaim, pihaknya telah bekerja secara cermat ketika menerima berkas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Hasilnya, menurut peraturan perundang-undangan maupun Peraturan KPU, kedua paslon dinyatakan memenuhi syarat.

"Prinsipnya KPU telah bekerja cermat memeriksa persyaratan paslon. Hasilnya, semua paslon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peratuan perundang-undangan," ujarnya.

Meski begitu, jika persoalan tersebut akan dibahas dalam sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), ia siap memberikan jawaban.

"Jika MK mengizinkan perbaikan gugatan (yang diajukan BPN) maka akan dijawab (KPU)," katanya.

• Siapa Saja Dalang Kerusuhan 22 Mei Saat Demo Pilpres 2019, Akan Terungkap Siang Ini

Maruf Amin disebut masih menjabat di BUMN