Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Punya Argumen yang Bisa Jokowi-Maruf Didiskualifikasi, Begini Respons TKN

Bambang Widjojanto dan kawan-kawan mempersoalkan status cawapres 01 Maruf Amin yang disebut masih punya jabatan di bank milik negera.

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Punya Argumen yang Bisa Jokowi-Maruf Didiskualifikasi, Begini Respons TKN
Gita Irawan/Tribunnews.com
Ketua tim kuasa hukum calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto ketika mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan revisi berkas gugatan Pilpres dan mendaftarkan alat bukti tambahan pada Senin (10/6/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Empat hari menjelang sidang perdana perkara sengketa Pilpres 2019, kuasa hukum capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Mahkamah Konstitusi ( MK ), Senin (10/6/2019).

Kuasa hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjojanto memperbaiki berkas permohonan satu rangkap dan daftar alat bukti satu rangkap ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam berkas alat bukti yang ditambahkan terdaftar dengan nomor P1-P155, Bambang Widjojanto dan kawan-kawan mempersoalkan status cawapres 01 Maruf Amin yang disebut masih punya jabatan di bank milik negera.

Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menganggap persoalan status Maruf Amin itu tak relevan dengan gugatan hasil Pilpres 2019.

"Penasihat hukum mereka ngerti fungsi dan wewenang MK tidak ya? Menurut saya materi tersebut tidak relevan untuk diajukan sebagai bukti di MK," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf Amin, Irma Suryani Chaniago, saat dihubungi, Senin (10/6/2019).

Politikus Nasdem ini menyebut, MK secara jelas hanya mengadili persengketaan hasil pemilu, bukan status capres-cawapres yang menjadi kontestan di Pilpres.

Maruf Amin Dituding Langgar UU Pemilu, Yusril Ihza Mahendra Punya Argumentasi Hukum Bantah BPN

Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Maruf Amin Langgar UU Pemilu, KPU: Semua Paslon Sudah Penuhi Syarat

Lebih lanjut, Irma Suryani Chaniago mengatakan subjek gugatan ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bukan capres-cawapres.

"Jadi mempersoalkan posisi Kiai Maruf di Bank Syariah BUMN tidak relevan," kata Irma Suryani Chaniago.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto bersama Denny Indrayana dan Iwan Satriawan mendatangi Mahkamah Konstitusi, Senin (10/6/2019).

Bambang mengatakan, kedatangannya bersama tim adalah untuk melakukan perbaikan berkas gugatan kliennya dan menambahkan alat bukti.

Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved