KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Idulfitri, Mulai Dari Sembako, Voucher, Hingga "THR"

Selama periode 20 Mei hingga 10 Juni 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 94 laporan gratifikasi Hari Raya Idulfitri.

KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Idulfitri, Mulai Dari Sembako, Voucher, Hingga
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Selama periode 20 Mei hingga 10 Juni 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 94 laporan gratifikasi Hari Raya Idulfitri.

Dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat tujuh laporan penolakan gratifikasi, di antaranya 1 ton gula pasir yang kemudian dikembalikan kepada pihak pemberi oleh salah satu pemerintahan daerah di Lampung.

Adapun enam laporan penolakan lainnya, yakni pemberian parsel pada pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Pajak.

Lalu, pemberian uang Rp 4 juta pada pegawai Kementerian Keuangan dengan sebutan tunjangan hari raya (THR).

"Sikap penolakan merupakan langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal ini dapat menjadi langkah pencegahan korupsi yang lebih efisien ke depan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam pesan singkatnya, Selasa (11/6/2019).

ASN yang Bolos Setelah Libur Lebaran Bisa Kehilangan Gaji Sebulan

Febri mengungkapkan, ada 87 laporan penerimaan gratifikasi yang tengah diproses KPK.

Gratifikasi yang dilaporkan berupa makanan, minuman, uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga hingga voucher belanja di supermarket.

Totalnya mencapai Rp 66.124.983.

"Semua laporan gratifikasi tersebut akan diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi," kata dia.

KPK juga cukup banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ada di instansi pusat atau daerah.

Halaman
12
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved