Korupsi DAK di Cianjur, Kepala Sekolah Dapat Arahan Penyusunan LPJ untuk Tutupi Pemotongan Anggaran

Bagaimana untuk menutupi 17,5 persen ‎ yang sudah dipotong, padahal keseluruhan dana yang diterima sudah dianggarkan dalam rencana anggaran biaya?

Korupsi DAK di Cianjur, Kepala Sekolah Dapat Arahan Penyusunan LPJ untuk Tutupi Pemotongan Anggaran
Tribun Jabar/ Mega Nugraha
Sidang lanjutan kasus pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik SMP di Cianjur di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (10/6/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Para kepala SMP penerima dana alokasi khusus (DAK) fisik SMP berjamaah melakukan tindak pidana korupsi dalam pemotongan DAK dari pemerintah pusat.

Total penerima DAK SMP 2018 di Kabupaten Cianjur sebanyak 137 SMP dengan anggaran Rp 48 miliar, salah satunya untuk pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan dan fasilitas penunjang lainnya.

Pada sidang lanjutan kasus itu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (10/6/2019), 10 kepala SMP dihadirkan sebagais saksi untuk terdakwa Kadisdik Cecep Sobandi, Kabid SMP Rosidin, TB Cepy Sethiady, dan Bupati Cianjur Irvan Rivano Mochtar.

Pada sidang itu, ke-10 saksi mengakui masing-masing memotong 17,5 persen dari dana yang diterima.

Lantas, bagaimana untuk menutupi 17,5 persen ‎ yang sudah dipotong, padahal keseluruhan dana yang diterima sudah dianggarkan dalam rencana anggaran biaya (RAB)?

Kabupaten Indramayu Akan Godok Perencanaan Sistem Absensi Berbasis Android

‎"Ya kami efisiensi dana yang ada, supaya dapt kualitas yang baik dengan harga murah. Misalnya, meubeler dianggarkan di RAB, kalau beli di Cianjur kota harganya mahal, tapi di Cianjur selatan harganya murah tapi kualitasnya baik. Jadi saya beli di Cianjur selatan," ujar Kepala SMP Negeri 2 Mande, Nita Helida di persidangan.

Hal sama ia lakukan dengan mensiasati material bangunan dengan mencari harga yang murah namun kualitas bagus.

SMP Negeri 2 Mande mendapat alokasi DAK sebesar Rp 590 juta pada 2018 untuk membangun ruang kelas baru hingga ruang perpustakaan beserta isinya. Namun, 17,5 persennya dipotong.

"Untuk pembangunan ruang kelas juga sama. Setelah semua pembangunan selesai, kami bikin laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang sesuai RAB, namun saya akui itu tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai fakta," ujar Nita.

Halaman
123
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved