Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2019, Pekan Depan

Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 berdasarkan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno dijadwalkan pekan depan

Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2019, Pekan Depan
CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Akhir tengah pekan depan, Mahkamah Konstitusi ( MK ) menyidangkan kasus sengketa hasil Pemilihan Umum atau Pemilu 2019, termasuk Pilpres 2019.

Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 berdasarkan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dijadwalkan digelar pada Jumat (14/6/2019).

Sebagaimana diketahui, BPN Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019) lalu pukul 22.44 WIB.

Kubu Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres 2019 setelah kalah dari pasangan Jokowi -Maruf Amin berdasarkan hasil penghitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut hasil rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi-Maruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara.

Sosok Denny Indrayana, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Ham, Kini Bela Prabowo di Mahkamah Konstitusi

Sudah Pelajari Sengketa Pemilu 2019, KPU Siapkan Bukti Kuat Dibawa ke Mahkamah Konstitusi

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandiaga sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang diketuai Bambang Widjojanto mendaftarkan gugatannya ke MK kurang dari 1,5 jam sebelum pendaftaran ditutup pukul 24.00 WIB.

"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa perselisihan hasil Pilpres dan malam ini kami akan serahkan secara resmi permohonan itu," ujar Bambang Widjojanto ketika itu.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. (Tribunnews/Jeprima)

Bambang mengatakan tim kuasa hukum akan segera melengkapi daftar alat bukti yang berjumlah 51 itu.

Halaman
123
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved