Gratifikasi Lebaran Senilai Lebih dari 1.000 Dollar Singapura Dilaporkan Lembaga Pemerintah ke KPK

"Total nilai gratifikasi yang dilaporkan sebesar Rp 39.183.000 dan 1.000 dollar Singapura," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan per

Gratifikasi Lebaran Senilai Lebih dari 1.000 Dollar Singapura Dilaporkan Lembaga Pemerintah ke KPK
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Hingga Jumat (31/5/2019), sebanyak 44 laporan gratifikasi lebaran dilaporkan oleh kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah, kepada KPK.

"Total nilai gratifikasi yang dilaporkan sebesar Rp 39.183.000 dan 1.000 dollar Singapura," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan pers.

Pelaporan terbanyak berasal dari kementerian dan lembaga berjumlah 36 laporan, pemerintah daerah 5 laporan, serta BUMN 3 laporan.

Menurut Febri Diansyah, salah satu nilai pelaporan terbesar berupa paket gula pasir dengan total 1 ton yang diterima dari jajaran salah satu pemerintah daerah.

Enggan Jadi Pimpinan KPK Lagi, Saut Situmorang: Saya juga Enggak Mau Zona Nyaman

PKB Jabar Serahkan LHKPN 12 Caleg ke KPU, Mereka Dapat Email dari KPK

Total paket gula pasir itu senilai Rp 10 juta.

"Dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang sebesar 1.000 dollar Singapura," kata Febri Diansyah.

Bentuk penerimaan gratifikasi lainnya yang dilaporkan berupa parcel kue lebaran, karangan bunga, bahan makanan dan uang dengan nilai mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 4 juta.

"Terhadap seluruh laporan tersebut, KPK akan menetapkan status gratifikasi menjadi milik penerima atau milik negara dalam waktu paling lambat 30 hari kerja," ujar Febri Diansyah.

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.

Surat edaran tersebut telah ditujukan kepada pimpinan instansi, kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, BUMN hingga BUMD.

"KPK mendapatkan informasi lebih dari 200 pemerintah daerah dan kementerian, lembaga telah menindaklanjuti imbauan KPK dengan menerbitkan surat edaran untuk menolak gratifikasi terkait hari raya (Idulfitri)," ujarnya. (Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman)

KPK Dapat Rp 3,2 Miliar Hasil Lelang Barang Rampasan Fuad Amin, Akan Dijadikan Pendapatan Negara

Terungkap, KPK Bongkar Modus Baru Penyerahan Uang Suap dalam Penangkapan Kepala Imigrasi Mataram

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved