Pengunjung Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK Bakal Tercengang, Bukti-bukti dari BPN Bukan Abal-abal

Pengunjung sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 akan dibuat tercengang oleh bukti-bukti kecurangan yang disodorkan Tim Hukum BPN.

Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pengunjung sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 akan dibuat tercengang oleh bukti-bukti kecurangan yang disodorkan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Bukti-bukti kuat dan valid terjadinya kecurangan dalam Pilpres 2019 itu sedang disusun oleh tim Hukum BPN.

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Nicolay Apriliando menegaskan alat bukti yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 merupakan alat bukti yang valid dan bukan alat bukti yang abal-abal.

Menurutnya tim hukum Prabowo-Sandi, sudah hampir final menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa pada sidang perdana di MK pada tanggal 14 Juni 2019.

"Jadi kami tidak akan memberikan alat bukti abal-abal, kami ingin tetap mempertahankan itu semua dengan alat-alat bukti yang valid," kata Nicolay, di Media Center, Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya , Kebayoran Baru Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Setelah 14 Tahun Kesepakatan Damai, Partai Lokal di Aceh Ini Mengaku Siap Perjuangkan Referendum

Adapun 51 alat bukti yang dilampirkan pada saat pendaftaran gugatan, menurut Nicolay hanya awalan saja.

Ke-51 alat bukti tersebut hanya sebagai prasyarat registrasi tim hukum BPN kepada MK.

"Jadi bukan kami hanya memiliki 51 alat bukti, itu hanya sebagai pengantar untuk sebagai prasyarat kami bisa mendaftar di Mahkamah Konstitusi. Kami punya cukup valid dan cukup banyak. Kami juga bisa membuktikan secara IT forensik terjadinya penggelembungan dan kecurangan. Itu bisa kami buktikan lewat IT forensik. Oleh karena itu kami ingin meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU dilakukan audit forensik terhadap IT KPU juga," ujarnya.

Jalur Selatan Kembali Normal, Kecepatan Kereta Api di Lokasi Kejadian Anjlok Masih Dibatasi

Anggota BPN Prabowo-Sandi itu pun meyakini MK akan mengabulkan gugatan tersebut.

Bahkan, ia mengatakan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan nantinya akan membuat semua pihak terjekut.

Halaman
12
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved