PKB Jabar Serahkan LHKPN 12 Caleg ke KPU, Mereka Dapat Email dari KPK

LHKPN 12 caleg PKB Jabar itu diterima Komisioner KPU Jabar, Endun Abdul Haq.

PKB Jabar Serahkan LHKPN 12 Caleg ke KPU, Mereka Dapat Email dari KPK
Istimewa
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 12 calon anggota legislatif yang kemungkinan besar menduduki DPRD Jabar periode 2019-2024, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Rabu (29/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 12 calon anggota legislatif yang kemungkinan besar jadi anggota DPRD Jabar periode 2019-2024, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Rabu (29/5/2019).

LHKPN 12 caleg PKB Jabar itu diterima Komisioner KPU Jabar, Endun Abdul Haq.

Komisioner KPU Jabar, Endun Abdul Haq, mengapresiasi langkah cepat PKB tersebut.

Menurut Endun Abdul Haq, KPU Jabar belum mengetahui secara legal calon anggota legislatif terpilih yang akan menduduki kursi DPRD Jabar, mengingat adanya sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami sangat mengapresiasi langkah PKB Jabar karena sesuai regulasi penyerahan LHKPN ini wajib hukumnya terutama bagi calon terpilih. Nanti prosesnya, MK akan mengeluarkan BPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) itu 1 Juli. Kalau tidak ada yang menyengketakan, paling lama empat hari setelah itu bisa langsung pleno (penetapan calon terpilih) DPRD Jabar," kata Endun Abdul Haq.

PKB Jabar Ancam Pecat Anggota Dewannya Apabila Tidak Bisa Melaksanakan Janji Kampanye

Polres dan Dishub Kota Banjar Gelar Ram Check di Terminal, Ada Bus yang Harus Dikandangkan

Endun berharap langkah PKB Jabar ini diikuti pula oleh partai lain. Ia mengakui PKB Jabar merupakan partai yang pertama yang menyerahkan LHKPN para calon legislatifnya ke KPU. Sesuai Peraturan KPU 2109, katanya, setiap calon terpilih wajib menyerahkan LHKPN.

LHKPN, katanya, paling lambat diserahkan tujuh hari setelah penetapan. "Kalau tidak menyerahkan LHKPN, sanksinya calon terpilih ini tidak bisa dilantik sebagai anggota legislatif," katanya.

Sekretaris DPW PKB Jabar, Sidkon Djampi mengatakan partainya mempunyai tim tersendiri yang fokus mengurusi laporan kekayaan itu.

Tim beserta 12 calon anggota DPRD Jabar ini bekerja sejak menerima email dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya meminta para caleg untuk segera mengisi LHKPN.

"Ada 12 orang dapat email itu dari KPK," kata Sidkon.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved