Disnakertrans Jabar Terima 30 Laporan THR, Ada yang Nilainya Kecil, Bahkan Tak Dibayar Sama Sekali

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menerima 30 laporan pelanggaran pembayaran THR

Disnakertrans Jabar Terima 30 Laporan THR, Ada yang Nilainya Kecil, Bahkan Tak Dibayar Sama Sekali
Pixabay.com
Ilustrasi uang THR 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menerima 30 laporan pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2019. Puluhan laporan tersebut berasal dari lima area UPTD Pengawas Tenaga Kerja di Jabar hingga 27 Mei 2019.

Kepala Disnakertrans Jabar Muhammad Ade Afriandi mengatakan dari angka tersebut, tiga laporan di antaranya membahas tiga instansi pemerintah yang dinilai memberi THR tidak sesuai dengan ketentuan soal pembayaran THR. Sisanya 27 perusahaan yang tersebar di lima UPTD Wasnaker di Jabar yang kebanyakan berasal dari industri tekstil dan garmen.

Jumlah laporan tersebut, katanya, mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Pada tahun lalu, katanya, terdapat 14 laporan pelanggaran aturan pembayaran THR pada Disnakertrans Jabar.

Ade mengatakan, 27 perusahaan tersebut tersebar di seluruh wilayah Wasnaker Jabar, kebanyakan dari Kabupaten Bogor, Bekasi dan Karawang, Kota dan Kabupaten Bandung, serta Garut dan Tasikmalaya. Pihaknya akan segera melakukan verifikasi laporan tersebut baik dari pelapor maupun fakta di lapangan.

Asep mengatakan laporan yang diterima pihaknya terkait THR, di antaranya soal besaran THR yang dibayarkan termasuk perusahaan yang tidak mampu membayar THR sama sekali. Sementara pihaknya telah menyebarkan surat edaran soal aturan THR sesuai dengan Permenaker 2/2019 batasnya pembayaran THR yaitu tujuh hari sebelum hari raya.

Pemudik Bermotor Mulai Lewati Jalur Pantura Cirebon, Muatan Penuh Bawa Kardus

"THR itu kewajiban perusahaan, tidak ada istilah penangguhan. Tapi setelah verifikasi bahkan sudah audit itu akan ada keputusan lanjutan. Apapun kondisinya tidak 100 persen, sisanya tetap harus dibayarkan," Kata dia dalam Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (28/5/2019).

Menurut dia, aturan lain terkait perusahaan yang melanggar aturan pemberian THR yaitu Permenaker Nomlr 6 Tahun 2016. Terdapat sanksi administrasi mulai dari teguran tertulis sampai sanksi keras seperti pembekuan perusahaan.

Ditegaskan Ade pembayaran THR itu ada kaitannya dengan UMK dan UMSK. Perushaan harus membayar THR karyawan dengan besaran satu kali gaji karyawan dalam satu bulan. Terkecuali mereka dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

"Yang kami lakukan tahun kemarin terkait penyelesaian THR ini tidak keluar dari kemenaker dikaitkan fungsi pengawasan yang pertama verifikasi perusahaan dan pelapor, " kata dia.

Rekam Jejak Budi Gunawan, Terlibat Cicak Vs Buaya Jilid 3, Jadi Kepala BIN hingga Target Pembunuhan

Sementara itu, terkait dengan tiga instansi pemerintah yang dilapprkan karena diduga melanggar aturan THR. Mereka adalah Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Puskesmas Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dan Dinas Pertanian Jawa Barat.

"Untuk kasus ini, karena non PNS bukan karyawan swasta, maka aturannya beda. Mereka tidak mendapatkan THR dimungkinkan karena tidak ada alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun ini. Kami akan konfirmasikan pada pemerintah setempat karena ini tidak ada dalam ranah pengawasan naker, " tutur dia

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved