Aktivis Lingkungan Tagih Janji Politik Ini Kepada Kepala Daerah di Jabar

Tepat 10 tahun peringatan Hari Anti Tambang, sejumlah aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menagih janji politik kepala daerah di Ja

Aktivis Lingkungan Tagih Janji Politik Ini Kepada Kepala Daerah di Jabar
Tribun Jabar/Ery Chandra
Suasana di depan Sekretariat Walhi Jawa Barat, di Jalan Cikutra Baru X Nomor 5, Kota Bandung, Rabu (29/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, ery chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tepat 10 tahun peringatan Hari Anti Tambang, sejumlah aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menagih janji politik kepala daerah di Jawa Barat.

Mereka menuntut agar dapat dikeluarkan surat keputusan (SK) moratorium izin usaha pertambangan sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Meiki W Paendong, mengatakan pihaknya meminta pengambil kebijakan untuk segera menindaklanjuti aduan warga atas praktik pertambangan yang melanggar hukum di Jawa Barat.

Di antaranya, pertambangan illegal yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Karawang, Subang, Kota Tasikmalaya, Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Majalengka, Garut, dan Tasikmalaya.

Pemprov Jabar Buat DED Jalan Tambang Parungpanjag, dari Perbatasan Kabupaten Bogor hingga Tangerang

"Kami berdasarkan pengaduan warga di wilayah itu. Di sana tanpa izin, yang terbaru dari Kuningan dan Cianjur, warga yang mengadu (ada tambang) tanpa izin," ujar Meiki, di Jalan Cikutra Baru X Nomor 5, Kota Bandung, Rabu (29/5/2019).

Hal serupa disampaikan oleh Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramdan.

Ia mengatakan bahwa saat dialog publik pada 3 Mei 2019, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menandatangani komitmen politik mengenai isu lingkungan hidup, terutama mengenai tambang yang berada di Jabar.

"Maka menjadi suatu janji politik. Yang harus dijalankan. Sangat penting, dan harus dilakukan oleh gubernur," kata Dadan.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah mendorong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), supaya mengeluarkan SK moratorium izin usaha pertambangan di Jabar.

"Pertambangan dikawasan hutan harus tidak ada lagi," katanya.

Dua Banjir Bandang Terjadi dalam 2 Bulan di Cilengkrang, Walhi Jabar Desak Pemprov Kaji RTRW

Ridwan Kamil Diusulkan DPC PPP KBB untuk Jadi Ketum, Ini Tanggapan Uu Ruzhanul Ulum

Penulis: Ery Chandra
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved