Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Bahas Kekurangan Pemilu 2019 dalam Talkshow Ini

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari DEMA, HMJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan masyarakat umum.

Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Bahas Kekurangan Pemilu 2019 dalam Talkshow Ini
Tribun Jabar/Siti Masithoh
Puluhan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon tampak serius mengikuti Talk Show bertema “Menguatkan Ukhuwah Wathoniyah Pascapemilu Serentak”, di Saung Juang Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Sabtu (25/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Puluhan mahasiswa DEMA dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar Talk Show bertema 'Menguatkan Ukhuwah Wathoniyah Pascapemilu Serentak', di Saung Juang Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Sabtu (25/5/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari DEMA, HMJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan masyarakat umum.

Talk Show ini tampak dicerna dan menarik perhatian kaum milenial yang hadir. Mereka juga tak segan untuk melontarkan pertanyaan kepada pemateri.

Resmi Daftarkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, BPN Prabowo-Sandi Bawa 51 Bukti Terkait Pemilu 2019

Hadapi Gugatan BPN Prabowo-Sandi dan Parpol di MK, KPU Siapkan Ini untuk Bantah Penggugat

Dalam kesempatan penyampaian materinya, Alifatul Arifiati, yang juga aktivis pendidikan, menjelaskan bahwa pemilu merupakan bagian dari kedaulatan.

Namun, kata dia, kenyataan saat ini Pemilu 2019 diwarnai dengan beberapa hal semisal politik uang, hoaks atau berita bohong, serta isu SARA.

Menurutnya, politik identitas tahun ini semakin kuat. Sebab orang-orang yang memilih sosok pemimpin, mengutamakan identitas dan golongan.

"Peserta pemilu ini jika dilihat, lebih menonjolkan identitasnya dalam berkampanye. Tak heran jika makin banyak atribut keagamaan yang sangat kental selama Pemilu 2019," kata Alif saat memaparkan materi.

Ia juga mengatakan bahwa isu petugas Pemilu 2019 yang meninggal, tidak bisa dibandingkan dengan keabsahan Pemilu 2019, karena berbeda frekuensi.

Dari beberapa rilis pers yang beredar dari Komnas HAM, persoalannya adalah pada kekurangan panitia pemilu dan perekrutan panitia pemilu baik PPS maupun PKK yang tidak menyebutkan secara detail usia sebagai persyaratan.

Menurut Alif, Indonesia adalah negara konstitusional, bukan negara Islam. Seharusnya, jika memang ada kecurangan, dapat dibuktikan dan diproses lewat jalur hukum.

"Logikanya jika memang ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU secara sistematis, berarti hal itu juga dilakukan oleh Bawaslu, kenapa? Karena segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu diawasi oleh Bawaslu," katanya.

M Sofi Mubarok yang juga pegiat Kornas JPPR menilai bahwa ada beberapa kekurangan dalam Pemilu 2019.

"Islam politik selalu menggunakan kata jihad yang mengarah ke arti perang," kata dia.

Bambang Widjojanto Sebut Dugaan Kecurangan Pemilu Sebagai Korupsi Politik: Ada 3 Kejahatan Jadi Satu

Pengacara Prabowo-Sandi Hanya 8 Orang, Dikeroyok Pengacara Jokowi-Amin dan KPU 56 Orang

Penulis: Siti Masithoh
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved