Pilpres 2019

Bambang Widjojanto Sebut Dugaan Kecurangan Pemilu Sebagai Korupsi Politik: Ada 3 Kejahatan Jadi Satu

Bambang Widjojanto mengatakan, ia sudah mempelajari mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2019 tersebut.

Bambang Widjojanto Sebut Dugaan Kecurangan Pemilu Sebagai Korupsi Politik: Ada 3 Kejahatan Jadi Satu
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Bambang Widjojanto. 

TRIBUNJABAR.ID - Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto (BW) yang saat ini ditunjuk jadi ketua tim hukum BPN Prabowo-Sandi dalam gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, menyebut, dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pemilu 2019 sebagai korupsi politik.

Dalam video di akun Youtube Macan Idealis, Bambang Widjojanto pun menjelaskan mengenai dugaan kecurangan TSM Pemilu 2019 yang disebutnya sebagai korupsi politik.

Bambang Widjojanto mengatakan, ia sudah mempelajari mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2019 tersebut.

Menurutnya, ada tiga kejahatan yang bergabung jadi satu dalam proses Pemilu 2019.

Hadapi Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, KPU Kerah 20 Pengacara ke Mahkamah Konstitusi

"Setelah saya mempelajari, ini ada 3 in 1 criminality. Ada tiga kejahatan yang bergabung jadi satu," ujar Bambang Widjojanto dilansir dari tayangan Youtube Macan Idealis, Minggu (26/5/2019).

Bagian pertama, lanjutnya, ia melihat kedaulatan rakyat yang tak bisa diwujudkan.

Menurutnya, kedaulatan rakyat sudah direbut dari spirit keberadaannya.

"Padahal ini pilar penting bernegara. Maka sudah terjadi kejahatan konstitusional. Kedaulatan rakyat direbut dari spirit keberadaannya," ujar Bambang Widjojanto.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. (Tribunnews/Jeprima)

Kedua, lanjutnya, kedaulatan rakyat itu terampas lantaran ada penyalahgunaan wewenang yang dimiiliki oleh penguasa.

Ia menilai, seluruh otoritas dipakai untuk kepentingan politik dalam proses Pemilu 2019 ini.

Halaman
123
Penulis: Yongky Yulius
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved