Ini 5 Tim Hukum KPU untuk Hadapi Sengketa Hasil Pemilu 2019 di MK, Ditunjuk Berdasar Hasil Lelang

KPU menyiapkan sejumlah pengacara yang tergabung dalam lima law firm atau firma hukum untuk menghadapi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi

Ini 5 Tim Hukum KPU untuk Hadapi Sengketa Hasil Pemilu 2019 di MK, Ditunjuk Berdasar Hasil Lelang
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Gedung KPU Pusat di Jakarta 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyiapkan sejumlah pengacara yang tergabung dalam lima law firm atau firma hukum untuk menghadapi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Tim hukum ini akan membantu KPU selama proses sengketa, sebagai satu-satunya tegugat yang digugat oleh sejumlah peserta pemilu.

"Dalam hal ini KPU adalah satu-satunya pihak yang jadi termohon dan tergugat, nanti KPU mempersiapkan diri. KPU sudah siapkan beberapa lawyer untuk hadapi persidangan-persidangan ini," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Hasyim memastikan, tim hukum yang ditunjuk KPU bersifat profesional.

Mereka juga sudah berpengalaman dalam mendampingi KPU pusat maupun daerah dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maupun PHPU Pilkada.

Tim hukum ini ditunjuk berdasar hasil lelang yang dilakukan oleh KPU.

"Itu kan sistemnya lelang atau pengadaan ya, sistemnya seperti pengadaan jasa. Kalau mau lihat ada di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) KPU untuk prosesnya," ujar Hasyim.

Caleg dan Paslon Capres-Cawapres Boleh Gugat Hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi

Hasyim menambahkan, saat ini pihaknya bersama para tim hukum terus mempersiapkan diri menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu di MK.

"Kami berusaha sebaik-baiknya untuk hadapi sengketa ini, baik PHPU pileg DPR, DPRD, DPD, maupun pilpres. Dalam melihat kerangka jadwal waktu yang disiapkan MK, mereka mempersiapkan untuk prioritas memeriksa perkara PHPU pilpres itu, sembari nanti berjalan untuk pileg," katanya.

Menurut Hasyim, informasi dari MK yang diterimanya hingga sore tadi, sudah ada 316 gugatan PHPU pileg, baik DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Halaman
12
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved