Jawaban Wakil Wali Kota Bandung dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Soal Gugatan Benny Bachtiar

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Cimahi, Benny Bachtiar resmi mendaftarkan gugatan terhadap SK Wali Kota Bandung

Jawaban Wakil Wali Kota Bandung dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Soal Gugatan Benny Bachtiar
Kolase Tribun Jabar/Tiah SM/Hilda Rubiah
Haru Suandharu (kiri) dan Yana Mulyana (kanan) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Cimahi, Benny Bachtiar resmi mendaftarkan gugatan terhadap SK Wali Kota Bandung Oded M Danial tentang pelantikan Sekda Kota Bandung Ema Sumarna ke PTUN Bandung.

Menurut Benny Bachtiar, pelantikan tersebut cacat aturan sebab yang seharusnya dilantik sebagai Sekda Kota Bandung berdasarkan rekomendasi dari Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Gubernur Jabar adalah dirinya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menilai, apa yang dilakukan Benny Bachtiar merupakan haknya sebagai warga negara, sehingga saat ini tinggal menunggu proses hukum dan putusan di PTUN.

"Sampai sekarang saya belum ketemu Pak Wali Kota, agenda seharian ini terus diluar kantor. Prinsipnya Pemkot Bandung itu sama ya, karena ini sudah sampai di PTUN berarti masuk ke proses hukum. Kita lihat saja proses hukumnya seperti apa dan ikuti saja proses hukum yang berjalan dan yang ditempuh oleh saudara Benny, karena itu hak beliau," ujar Yana Mulyana saat ditemui di sela kegiatannya di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Kamis (23/5/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu mengatakan, seharusnya Benny Bachtiar bisa melihat fakta-fakta hukum yang ada, dimana proses pelantikan Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung dilakukan setelah enam bulan Oded M Danial menjabat sebagai Wali Kota Bandung.

Achmad Jufriyanto Kaget Dipanggil Timnas, Dua Tahun Tak Dipanggil dan Kini Baru Sembuh dari Cedera

Hal ini sesuai aturan Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan seorang kepala daerah sebelum dan sesudah masa enam bulan menduduki jabatan, memiliki kewenangan penuh atas pemilihan dan pelantikan pejabat stuktural di pemerintahan yang dipimpinnya.

Terlebih sebelum melakukan pelantikan itu, Oded M Danial telah meminta izin terlebih dahulu kepada Kemendagri, KSAN, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Jadi kita semua bisa membaca fakta-fakta hukum, bahwa kenapa minta izin ke Kemendagri karena dalam masa enam bulan sebelum dan sesudah pelantikan, kepala daerah memiliki kewenangan penuh. Dan Kemendagri pun mengizinkan untuk melantik (Sekda). Tapi wali kota saat itu, Pak Ridwan Kamil belum membuat SK (surat keputusan) hasil seleksi open bidding yang memutuskan siapa sosok Sekda yang terpilih," ujar Haru.

Rasanya Hampir sama, Tapi Ini Perbedaan Kopi Susu dengan Kopi Vietnam Drip

Menurut Haru, saat itu munculnya jawaban dari Kemendagri terkait izin tersebut berlangsung cukup lama, sehingga pada akhirnya masa pergantian kepemimpinan dari Ridwan Kamil kepada Oded M Danial sebagai walikota Bandung pun tiba dan telah dilaksanakan.

"Jadi kalau sekarang Pak Benny tetap berpegang pada SK Kemendagri ya silakan, karena Pak Wali Kota melantik Pak Ema juga diluar masa enam bulan setelah jadi wali kota. Jadi nantinya undang-undang melawan undang-undang. Sebab, di satu pihak Pak Benny bersikukuh bahwa Pak wali kota tidak taat kepada Kemendagri, tapi sisi lain  wali kota juga Pemkot telah menjalankan prosedur sesuai undang-undang," kata Haru.

Dalam hal ini, lanjut Haru, DPRD Kota Bandung menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang akan berjalan di PTUN.

"Jadi tinggal diuji di PTUN, karena pada prinsipnya DPRD tidak ada masalah dan bisa menerima keputusan pemilihan atau pelantikan Pak Ema Sumarna sebagai sekda. Yang merasa dirugikan silakan menempuh jalur hukum sebagaimana semestinya, nanti kita tunggu saja hasilnya," kata Haru.

Penulis: Cipta Permana
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved