4 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Dilarang Pergi ke Luar Negeri

KPK telah kirimkan surat ke Dirjen Imigrasi untuk melarang 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli bepergian ke luar negeri

4 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Dilarang Pergi ke Luar Negeri
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/5/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melarang empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli bepergian ke luar negeri.

Dikutip dari Kompas.com, keempat tersangka itu adalah dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Istadi Prahastanto dan Aris Rustandi, Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan.

Istadi dan Heru merupakan tersangka dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sementara Aris merupakan tersangka dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain itu, satu saksi terkait kasus ini juga dicegah ke luar negeri.

Satu saksi itu adalah karyawan PT DRU Steven Angga Prana.

"KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri terhadap lima orang pada pihak Ditjen Imigrasi. Mereka dilarang ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 7 Mei 2019," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

UPDATE Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli, KPK Tetapkan 4 Tersangka

Istadi, Heru dan Amir terjerat dalam kasus pengadaan 16 unit kapal patroli cepat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015.

Amir juga terjerat dalam kasus pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Ia terjerat bersama Aris Rustandi. Baca juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Dalam pengadaan 16 kapal patroli ini, KPK menduga kerugian keuangan negara sekitar Rp 117,7 miliar.

Sementara dalam pengadaan 4 kapal SKIPI, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 61,54 miliar.

KPK menduga keempatnya melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mereka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Empat Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Dicegah ke Luar Negeri"

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved