PKB Jabar Ancam Pecat Anggota Dewannya Apabila Tidak Bisa Melaksanakan Janji Kampanye

Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Barat meminta agar para kader dan caleg yang terpilih wajib wujudkan janji kampanyenya

PKB Jabar Ancam Pecat Anggota Dewannya Apabila Tidak Bisa Melaksanakan Janji Kampanye
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda saat mengisi kegiatan Bimtek Caleg terpilih se Jawa Barat di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Minggu (19/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat meminta agar para kader dan caleg yang terpilih menjadi anggota dewan untuk tetap patuh terhadap aturan partai, yakni menjadi penampung aspirasi rakyat.

Selain itu, para caleg terpilih juga wajib menunaikan janji yang diucapkan pada saat kampanye Pileg 2019.

Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan dirinya akan secara keras menegakkan aturan partai kepada para caleg terpilih ini supaya bisa menjadi perwakilan rakyat terbaik yang paling dipercayai untuk menampung aspirasi.

"Jadi enggak boleh lagi ada anggota dewan yang terpilih dari partai tidak disiplin dan tidak mengikuti semua semua instruksi partai. Saya dalam posisi tegas ketika ada anggota dewan yang tidak aspiratif, tidak memperjuangan kepentingan konstituen, tidak menjaga marwah partai, akan kita pecat kapanpun,” kata Huda saat Bimtek Caleg terpilih se Jawa Barat di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Minggu (19/5/2019).

Ahmad Dhani Dipastikan Gagal ke Senayan, Ini Dia Sosok Caleg yang Mengalahkan Dia

Huda pun membeberkan beberapa instruksi awal dari PKB yang harus dipatuhi. Pertama, adalah melaporkan harta kekayaan ke LHKPN untuk para caleg yang terpilih.

“Ada satu tahapan yang harus diselesaikan semua caleg yaitu melaporkan harta kekayaannya. Karena di undang-undang disebutkan kalau ada caleg terpilih yang tak melaporkan harta kekayannya langsung didiskualifikasi. Dia tidak boleh dilantik jadi diganti pemenang selanjutnya,” ucapnya.

Jangan sampai, katanya, 136 caleg DPRD Kabupaten Kota plus DPRD Provinsi dari PKB yang diprediksi mencapai 12 orang ini ada masalah menyangkut soal tahapan. Jadi pihaknya datangkan konsultan yang khusus mengetahui pelaporan LHKPN.

Huda menilai, tahapan ini perlu kehati-hatian. Pasalnya, laporan secara online sangat berisiko ketika traffict-nya tinggi. Waktunya pendek banget antara tanggal 22 sampai 29 Mei dan waktu yang pendek ini perlu diantisipasi.

Diimingi Rp 100 Juta, 3 Oknum PPK Gelembungkan Suara Caleg Partai Gerindra, Kini Ditangkap Polisi

Instruksi kedua, katanya, PKB Jawa Barat meminta para caleg terpilih di tingkat Kota Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kerja pelayanan publik dengan cara memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Nanti akan kita bikin aplikasinya yang bisa jadi panduan mereka dan setiap hari pengurus bisa mantau aktifitas caleg di seluruh Jawa Barat. Mereka harus benar-benar menunaikan janji yang sudah dikampanyekan dalam pemilu 2019,” tuturnya.

Instruksi selanjutnya, Huda mengatakan 136 caleg yang diprediksi terpilih di Kabupaten Kota dan 12 caleg terpilih di DPRD Provinsi Jawa Barat wajib untuk mengikuti sekolah politik yang akan dibuat oleh PKB Jawa Barat.

“Kita akan optimalkan peran caleg. Bulan Juli akhir kami akan bikin namanya madrasyah siyasi sekolah politik PKB. Selama 10 hari mereka akan digembleng bagaimana menjadi anggota legislator yang terbaik,” katanya. (Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved