PBB di Bandung Barat Naik Tajam, Entin Bayar Pajak Hampir 15 Kali Lipat daripada Tahun Lalu

Tahun ini, Entin Suhartini harus membayar PBB senilai Rp 284.891 padahal objek pajaknya masih sama

PBB di Bandung Barat Naik Tajam, Entin Bayar Pajak Hampir 15 Kali Lipat daripada Tahun Lalu
shutterstock
Ilustrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun ini, nilai PBB Bandung Barat naik sangat tajam. Alhasil, sejumlah masyarakat mempertanyakan alasan kenaikan pajak tersebut. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH- Pajak bumi dan bangunan (PBB) di Bandung Barat pada 2019 mengalami kenaikan. Alhasil, sejumlah masyarakat mempertanyakan alasan kenaikan PBB tersebut.

Seorang warga, Entin Suhartini, misalnya, merasa keberatan atas kenaikan pajak tersebut. Menurutnya, tahun lalu dia hanya membayar PBB sebesar Rp 19.410.

Tahun ini, Entin Suhartini harus membayar PBB senilai Rp 284.891 padahal objek pajaknya masih sama, yaitu tanah seluas 89 meter persegi dan luas bangunan 42 meter persegi.

Kalau dibandingkan, pajak yang harus dibayar Entin tahun ini nyaris 15 kali lipat dibandingkan tahun lalu.

"Parah sekali kenaikannya. Saya merasa kaget ketika membayar," kata Entin Suhartin, warga Kampung Mekarahayu, RT 1 RW 2, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Senin (20/5/2019).

Kenaikan PBB bukan hanya dialami oleh Entin Suhartin. Menurutnya, hal yang dirasakan pula oleh belasan warga Kampung Mekarahayu.

PNS Tak Boleh Terima Parsel dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Begini Kata Bupati Bandung Barat

BREAKING NEWS, Mantan Bupati Bandung Barat Dirawat di RS Borromeus, Keluar Lapas Sukamiskin

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bandung Barat melalui Kepala Bidang Pajak II (PBB dan BPHTB), Rega Wiguna didampingi Kepala Subbidang penetapan BPKD KBB, Donny Pratama menyebut kenaikan PBB tahun ini dilakukan melalui kajian dahulu.

"Pada 2014 PBB juga sempat naik. Lalu, 2019 belum pernah naik lagi. Pada 2015 kami membuat kajian akademis untuk kenaikannya sesuai perkembangan di lingkungan," katanya.

Adapun akumulasi kenaikan PBB selama empat tahun justru mengagetkan masyarakat. Donny juga menyebut idealnya nilai PBB dilakukan setiap tahun atau tiga tahun sekali.

"Jika NJOP atas tanah dan bangunan para wajib pajak dapat menyadari nilai PBB dibayarkan saat ini cukup wajar, sebab nilai PBB sudah empat kali naik," ujarnya.

Dia pun menambahkan, kenaikan PBB itu dilakukan berdasarkan imbauan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fluktuasi kenaikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Bandung Barat dinilai cukup tinggi, sedangkan NJOP-nya terlalu rendah.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendorong Pemkab Bandung Barat untuk melakukan optimalisasi barang daerah dan aset daerah, yang salah satunya ialah melalui sektor pendapatan PBB dan BPHTB," ujarnya. (*)

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved