Pemuda NU Kota Bandung Tak Sepakat Mobilisasi Massa Pada 22 Mei ke Jakarta

Pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI pada 22 Mei 2019 diwarnai isu adanya mobilisasi massa

Pemuda NU Kota Bandung Tak Sepakat Mobilisasi Massa Pada 22 Mei ke Jakarta
tribunjabar/ahmad imam baehaqi
Sejumlah santri dan tokoh masyarakat saat membacakan Deklarasi Menolak People Power di Masjid Pondok Pesantren Raudlatut Tholibien, Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jumat (17/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI pada 22 Mei 2019 diwarnai isu adanya mobilisasi massa pendukung calon presiden nomor urut 02 yang akan berunjuk rasa di Gedung KPU.

Sejumlah organisasi keagamaan yang tidak terafiliasi politik pada pasangan calon presiden, gencar menyatakan penolakan terhadap mobilisasi massa pada 22 Mei yang menilai Pemilu 2019 disertai kecurangan.

Bagi mereka yang menolak dan tidak sependapat dengan aksi pada 22 Mei, menilai kecurangan Pemilu 2019 hanya bisa disalurkan lewat mekanisme hukum.

‎"Bukan dengan aksi turun ke jalan. Kami menolak dan tidak sependapat dengan aksi itu. Dugaan kecurangan pemilu, baiknya laporkan ke Bawaslu jika KPU-nya bermasalah. Laporkan ke DKPP jika ‎ KPU dan Bawaslu-nya bermasalah dan ajukan gugatan ke MK jika ada selisih hasil pemilu," Ketua PCI NU Kota Bandung Ahmad Regi Maulana, via ponselnya Minggu (19/5/2019).

Menurut Ahmad Regi Maulana, aksi pengepungan kantor KPU dan menyebut penyelenggara Pemilu 2019 berbuat curang tanpa disertai ada upaya hukum, dinilainya mencurigakan.

Akhir Bahagia Umi Kulsum, TKW yang Stroke 4 Tahun Lalu, Bisa Berkumpul Setelah 15 Tahun Berpisah

"Aksi itu inskonstituonal sekalipun berlindung dibalik Undang-undang Kebebasan Berpendapat. Kenapa, karena undang-undang ‎itu membatasi kebebasan berpendapat, silakan berunjuk rasa, tapi tidak memecah belah persatuan," katanya.

Senada dengan PCI NU Kota Bandung, pengurus cabang Ikatan Sarjana NU Kota Bandung Dery Jamaludin pun senada menolak gerakan people power tersebut. Mereka menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi gerakan yang memecah belah bangsa.

"Kami menolak gerakan people power. Kami imbau masyrakat jangan sampai teroancing, terprovokasi gerakan-gerakan pemecah belah bangsa," kata Dery Jamaludin.

Mobilisasi massa pada 22 Mei nanti, disikapi dengan pertemuan ulama, habib dan pimpinan pondok pesantren se-Jabar pada Rabu (15/5/2019) di Jalan Peta, Bandung.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved