Taiwan Jadi Negara Pertama di Asia yang Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis tersebut lolos usai hasil voting oleh anggota parlemen menolak keberatan pada menit-menit terakhir dar

Taiwan Jadi Negara Pertama di Asia yang Legalkan Pernikahan Sesama Jenis
AFP / SAM YEH
Massa pendukung pernikahan sesama jenis merayakan lolosnya undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis oleh parlemen Taiwan, Jumat (17/5/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, TAIPEI - Taiwan menjadi negara pertama di Benua Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Hal itu terjadi setelah Parlemen Taiwan mengesahkan aturan tersebut pada Jumat (17/5/2019).

Rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis tersebut lolos usai hasil voting oleh anggota parlemen menolak keberatan pada menit-menit terakhir dari politisi konservatif untuk menyetujui perubahan.

Anggota parlemen yang mayoritas berasal dari Partai Progresif Demokratik (DPP) meloloskan rancangan undang-undang setelah pemungutan suara menunjukkan hasil 66-27 untuk mendukung RUU.

19 Bocah di Garut Lakukan Seks Sesama Jenis, Mengapa Bisa Terjadi? Ini Fakta dan Penjelasan Psikolog

Dikecam Dunia Internasional, Sultan Brunei Batal Berlakukan Hukum Mati LGBT

RUU tersebut juga sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Konstitusional pada 2017 yang memerintahkan bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak untuk menikah secara resmi.

Pengadilan pun memberi waktu dua tahun kepada parlemen untuk meloloskan undang-undang perubahan paling lambat pada 24 Mei.

Sejak saat itu, anggota parlemen Taiwan telah memperdebatkan tiga RUU yang berbeda untuk melegalkan penyatuan sesama jenis dan RUU yang paling progresif dari ketiganya telah disahkan.

RUU yang menawarkan perlindungan hukum yang setara dengan pasangan heteroseksual kepada pasangan sesama jenis itu akan berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden Tsai Ing-wen.

"Hari ini, kami dapat menunjukkan kepada dunia bahwa #LoveWins (cinta telah menang)," tambah Tsai, yang mengusung janji kesetaraan pernikahan dalam kampanye pemilihan presiden pada 2016 lalu.

Meski demikian, belum jelas apakah pasangan sesama jenis juga akan berhak atas hak-hak penting lainnya, semisal adopsi dan pernikahan lintas-bangsa, yang masih terus dibahas oleh parlemen.

Halaman
12
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved