Respons Menteri Keuangan Sri Mulyani Soal Seruan Arief Poyuono untuk Tolak Bayar Pajak

Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat," kata Arief Poyuono

Respons Menteri Keuangan Sri Mulyani Soal Seruan Arief Poyuono untuk Tolak Bayar Pajak
KOMPAS/SIGID KURNIAWAN
Menteri Kuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Sri Mulyani menyatakan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan pertama telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun yang mana angka tersebut paling rendah dalam periode sama selama tiga tahun terakhir. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Ancaman tolak bayar pajak yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono tidak membuat khawatir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya, Arief Poyuono menolak bayar pajak kepada negara yang dipimpin pemerintahan hasil Pemilu 2019 karena merasa hasil perhitungan suara di Pilpres 2019 ada kecurangan.

Soal seruan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Arief Poyuono justru tidak akan mendapat dukungan dari sesama politisi.

“Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, warga negara yang baik harus mentaati peraturan untuk memajukan bangsanya. “Boleh meminta haknya tapi juga kewajiban harus dilakukan," kata dia.

Satu per Satu Pelaku Ujaran Kebencian yang Muncul Pasca-Pilpres 2019 Disikat, Ada Militan Prabowo

Anak IY Sebut Ibunya Tak Bersalah Soal Video Ancam Penggal Kepala Jokowi: Ibu Saya Cuma Suka Selfie

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono (kompas)

Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal.

“Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan," ucap bendahara negara itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga, termasuk menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Menurutnya, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief Poyuono. (Akhdi Martin Pratama)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Ini Respon Sri Mulyani"

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved