Pemilu 2019

MUI Sebut Aksi People Power Malah Bawa Kerusakan dan Imbau Masyarakat Tidak Ikut Aksi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut bahwa aksi people power yang kabarnya digelar usai pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU, akan menyebabkan keru

DOKUMENTASI WARTA KOTA
Ilustrasi Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut bahwa aksi people power yang kabarnya digelar usai pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU, akan menyebabkan kerusakan.

Karena itu, MUI mengajak umat Islam dan masyarakat umum tidak mengikuti gerakan tersebut.

Ketua MUI bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi, mengatakan jika ada dugaan kecurangan Pemilu 2019 sebaiknya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cara konstitusional disebutnya lebih baik nilai mudaratnya lebih ringan dibanding pengerahan massa.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.

"Mengimbau masyarakat tidak terprovokasi mengikuti gerakan 'people power' karena hal itu bisa membawa kerusakan yang sangat besar dan mengancam kedaulatan serta keutuhan NKRI," kata Jaidi, di Gedung MUI, Jakarta, dalam kesempatan Tausiyah Kebangsaan untuk Perdamaian, Jumat (17/5/2019), seperti dikutip dari Antara.

Buruh di Cimahi Tolak People Power, Wali Kota Cimahi Larang Warga Ikut Aksi ke Jakarta

Tersangka Muhammad Aufar Tulis People Power dan Korban Tewas 200 Orang, di Depan Polisi Menciut

Jaidi mengatakan, UU memberikan legitimasi pada MK jika terjadi sengketa Pemilu 2019.

Ia menekankan, semua kalangan harus menghormati kesepakatan yang sudah tertuang dalam undang-undang termasuk memberi amanah pada MK yang memiliki legitimasi.

"Sebagai Muslim, secara luas kita diatur dalam kaidah hukum yang ada. Kita patuhi kesepakatan yang kita buat. Kalau aturan di sana sini dilanggar maka apa jadinya masyarakat. Terbelahnya masyarakat ini untuk merajutnya kembali perlu biaya tinggi dan waktu panjang," ujar Jaidi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi mengatakan, jika memang ditemukan kecurangan sebaiknya pihak terkait menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada pihak yang tidak mengakui keberadaan MK ini disayangkan. Seharusnya peserta pemilu baik paslon atau parpol ketika ada kecurangan atau dugaan terkait pelanggaran pemilu harus melakukan tindakan yang sesuai undang-undang," kata Zainut.

Menurut dia, MK dapat membatalkan hasil pemilu di suatu daerah pemilihan jika memang terbukti terjadi kecurangan. Oleh karena itu, jika memang ada bukti kecurangan agar dilaporkan dan selanjutnya akan diuji oleh hakim.

Zainut mengatakan, MK memiliki legitimasi yang tinggi karena keberadaannya muncul dari kesepakatan pemerintah dan DPR serta ada UU yang mengaturnya.

Menolak legitimasi MK dengan people power dinilainya sebagai menolak kesepakatan undang-undang yang merupakan kesepakatan perjanjian bersama.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI bidang Kerukunan Umat Beragama, Yusnar Yusuf, meminta peserta Pemilu 2019 untuk menaati komitmen bersama hasil pemilu dengan semangat siap menang dan siap kalah yang didasari kejujuran dan kebenaran.

"Peserta pemilu agar menempuh jalur hukum jika ada kecurangan. Jalur hukum adalah pilihan masyarakat yang menjunjung nilai demokrasi, paling ringan mudaratnya," kata Yusnar. (Kompas.com)

Forum Ormas, LSM, dan Komunitas Se- Jawa Barat : Gerakan People Power Menyengsarakan Rakyat

Ponpes Raudlatul Tholibien Indramayu Tolak Wacana People Power, Bisa Memecah Belah Bangsa

Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved