TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Tudingan kecurangan Pilpres 2019 yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sama dengan Pilpres 2014.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

"Kalau saya melihat file 2014 tuntutannya persis. Dulu ada tujuh poin. Hampir sama. Jadi ya memang kayaknya sudah dirancang dari 2014 mungkin. Karena sama tuntutannya," ujar Moeldoko.

• Andi Arief Ungkit Pilpres 2009 Antara SBY dan Megawati-Prabowo, Singgung Sikap AHY yang Dimasalahkan

• Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019, Wiranto Akui Kalah Pilpres Berkali-kali Tapi Tetap Happy

Ia menyatakan, tudingan BPN terkait kecurangan pemilu berupa pelanggaran selama rekapitulasi suara, Pilpres yang cacat hukum, pelangggaran proses pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pengerahan aparat oleh pejabat daerah, dan politik uang.

Menurut Moeldoko, hal tersebut sudah pernah disampaikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggugat hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia pun mempersilakan pihak yang tak menyetujui hasil Pemilu 2019 menempuh jalur hukum.

Jika tidak, maka ia meminta pihak yang tak setuju tersebut menunggu tahapan Pemilu 2019 yang sedang berjalan.

Moeldoko mengingatkan semua pihak menghormati tahapan pemilu yang tengah berlangsung agar situasi politik dan keamanan tetap kondusif.

"Jadi, sudahlah ikuti saja proses yang sedang berjalan. Agar masyarakat juga menjadi tenang. Kita semua punya kewajiban untuk membuat situasi tenang dan tidak beriak sedikit. Jadi saya berharap semua menjaga situasi tetap stabil," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Ada yang manfaatkan situasi Pemilu 2019