TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Partai Gerindra meminta pendukung paslon capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (15/5/2019).

Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil pilpres 2019 dengan kata lain jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," ujar Arief.

• Gerindra Sebut Pemilu Curang Hanya di Pilpres 2019, Tidak di Pileg

• Lama Ditutupi, Sandiaga Uno Jujur Mengapa Bertaruh di Politik dengan Prabowo, Padahal Sudah Sukses

Menurut Arief ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo - Sandiaga Uno. Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

Ia juga menyarankan para pendukung melakukan aksi diam dan tidak melontarkan kritik apapun terhadap pemerintah.

Selain itu Arief menilai caleg dari Partai Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut masuk ke parlemen periode 2019-2024.

"Kita lakukan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Suharto yang mirip dengan rezim saat ini," ujarnya.