Kumpulkan Bukti Kecurangan sampai 19 Truk tapi Tak Diperiksa, BPN Ogah Gugat Hasil Pilpres 2019

TRIBUNNEWS.COM - Pasangan nomor urut 02 di Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan akan menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penegasan itu disampaikan Prabowo Subianto saat menggelar acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

"Yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil perhitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto pada tayangan siaran langsung Kompas TV.

Lalu apakah kubu Prabowo Subianto akan melakukan langkah hukum untuk menggugat usai pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU nanti?

Ternyata tidak.

Melalui Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i, kubu 02 menyatakan tak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Alasannya, karena mereka tak percaya dengan MK.

"Di 2014 yang lalu kita punya pengalaman yang buruk dengan MK," ujar Syafi'i di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Syafi'i mengatakan, Prabowo pernah mengumpulkan bukti kecurangan sampai 19 truk dokumen C1 pada Pilpres 2014.

Namun, MK tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut satu per satu.

Alasannya ketika itu, kata dia, karena bukti yang dibawa tidak akan mengubah hasil akhir perolehan suara secara signifikan.

"Kalau hari ini yang pemilunya curang itu saya pikir datanya bisa lebih dari 19 truk. Kami punya keyakinan MK tidak akan melakukan pemeriksaan sama seperti pemilu lalu," ujar Syafi'i.

"Jadi MK enggak," tambah dia.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU.

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

Hingga Selasa (14/5/2019) malam, hasil rekapitulasi 19 provinsi telah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU.

Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang di 14 provinsi. Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 5 provinsi.

Sementara ini, jumlah perolehan suara Jokowi Ma'ruf unggul dengan 37.341.145 suara.

Sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 22.881.033 suara.

Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 14.460.112.

Namun, BPN belakangan mengklaim, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara Prabowo-Sandi unggul.

Hingga Selasa (14/5/2019), pasangan Prabowo-Sandiaga disebut memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara. Sedangkan pasangan Jokowi-Ma-ruf Amin memperoleh suara sebesar 44,14 persen.

Prabowo Sebut Situng Curang

Di hadapan para pendukungnya, Prabowo Subianto menyatakan sikapnya terkait perhitungan suara atau situng Pilpres 2019.

Capres nomor urut 02 itu menyebut, akan menolak hasil perhitungan suara atau situng yang curang.

Hal itu disebabkan pihaknya tak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaran Pilpres 2019.

Hal ini diutarakan Prabowo saat berpidato pada Selasa (14/5/2019).

Prabowo dan Sandiaga Uno hadir di tengah-tengan pendukungnya di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Mereka menggelar acara untuk membongkar dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019.

"Yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil perhitunganyang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto pada tayangan siaran langsung Kompas TV.

• Prabowo Subianto Tegaskan Tolak Hasil Penghitungan Suara Pilpres 2019 KPU, Ungkap Bukti Kecurangan

Prabowo bahkan berani bersumpah bahwa sikap yang ditentukan itu bukan atas ambisi pribadinya dengan Sandiaga Uno.

"Saya dan saudara Sandi bukan atas ambisi kita jadi apa-apa, demi Allah tidak ada niat," ujarnya secara tegas.

Kemudian, Prabowo pun mengungkapkan isi hatinya di depan para pendukungnya itu.

Ia mengaku, jika isi hatinya di tanya, Prabowo akan memberikan jawaban yang tak terduga.

"Sesungguhnya kalau kau tanya isi hati saya, saya ingin istirahat," ujarnya.

Namun, Prabowo Subianto mengaku, ia tengah menunaikan mandat dari rakyat untuk tetap maju di Pilpres 2019.

"Kita telah memenangkan mandat dari rakyat," ujarnya.

Terkait dugaan kecuringan Pilpres 2019, Prabowo dan Sandiaga Uno pun tak tinggal diam.

Juru Bicara BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Ahmad Riza menyebut, munculnya dugaan kecurangan itu sudah lama terendus.

Pihaknya membagi kecurangan itu dalam tiga bagian.

• Bela Pendukung yang Tersangkut Kasus, Prabowo: Tak Usah Takuti Kami dengan Makar

Mulai dari sebelum pelaksaan Pemilu hingga pada hari pelaksanaan Pemilu pada 17 April dan setelah Pemilu.

"Dugaan kecurangan itu sudah lama. ada tiga , sebelum pencoblosan, saat pencobolsan, dan setelah pencoblosan. Kecurangan paling masif itu sebelum pencoblosan," kata Ahmad Riza.

Terkait hal itu, BPN Prabowo -Sandiaga pun melaporkannya ke Bawaslu RI.

Adanya laporan dari kubu paslon 02 pun dibenarkan anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar.

Ia mengaku, tengah melakukan kajian atas laporan yang diterimanya.

"Semua laporan masih dilakukan kajian apakah terpenuhi syarat formil dan materilnya," katanya.

Sandiaga Uno Beberkan Dugaan Kecurangan Pilpres 2019

Sandiaga Uno menyatakan secara gamblang sejumlah temuan kecurangan itu.

Ia menyebut, satu di antara orang penting pendukung Jokowi - Maruf Amin, ada yang tertangkap basah terkait politik uang.

• Prabowo Subianto Disambut Terikan Presiden, Komedian Miing Gumelar Lapor: Presiden Saya Gagal

Pendukung paslon 01 itu tertangkap akibat ratusan amplop berisi uang yang dibawanya.

"Kita juga mencium politik uang yang sangat tajam, salah satu orang penting 01 tertangkap," kata Sandiaga Uno dalam video siaran langsung di akun Facebook Prabowo Subianto, Selasa (14/5/2019).

Praktik politik uang ini disebut Sandiaga Uno tak hanya terjadi di satu tempat, di tempat lain pun banyak ditemukan.

"Praktik kotor ini terjadi bukan hanya di satu tempat tapi di banyak tempat," katanya.

Ia pun mencontohkan, temuan politik uang itu banyak dialami masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat cerita bagaimana gelombang politik uang," kata Sandiaga Uno.

Tak hanya itu, ia pun menyebut banyak di antara aparat desa dan kepala pemerintahan yang dipaksa untuk memilih paslon tertentu saat perhelatan Pilpres 2019.

Selain itu, Sandiaga Uno menyebut, masih banyak masyarakat yang tak diundang untuk menggunakan hak pilihnya.

Tak hanya itu, ia pun mengaku, para saksi pendukungnya pun mendapatkan intimidasi di daerah tertentu.(*)