Pilpres 2019

HASIL Real Count Versi BPN Prabowo-Sandiaga Berubah, Dulu Bilang 62 Persen, Sekarang Ngaku 54 Persen

Menurut Prabowo, data tersebut diperoleh dari perhitungan di 320.000 TPS dan 40 persen total suara yang masuk saat itu.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus capres 02, Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh atau May Day di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019). 

Menurut Sandiaga Uno, pertemuannya dengan Prabowo Subianto membahas rencana pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, yang rencananya digelar pada Selasa petang, pukul 15.30 Wib. Ia diminta Prabowo untuk memaparkan rinci temuan kecurangan Pemilu itu.

"Karena itu pak Prabowo memanggil saya untuk berkoordinasi saya diminta untuk membuka paparan detail" kata Sandia Uno.

Dan temuan kecurangan Pemilu kemudian dipaparkan dalam acara Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019 yang digelar Badan Pemenangan Nasional ( BPN ) Prabowo - Sandiaga Uno di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).

"Kita merasakan bersama banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang kami alami, dan tidak ditanggapi dengan baik oleh penyelenggara pemilu, maupun pihak yang berwajib," kata Sandiaga Uno.

Permasalahan tersebut mulai dari penyusunan daftar pemilih tetap yang bermasalah, penggunaan kotak suara berbahan kardus, formulir undangan mencoblos yang tidak sampai. Hingga intimidasi terhadap saksi.

Permasalahan tersebut menurut Sandiaga Uno menyebabkan ia tidak mendapatkan suara sama sekali di sejumlah TPS.

Hanya saja Sandiaga Uno tidak menyebutkan TPS mana saja, pasangan Prabowo - Sandiaga Uno mendapatkan nol suara itu.

"Ini semua menyebabkan perolehan suara kami di daerah tertentu itu 0 (nol)," katanya.

Belum lagi menurut Sandiaga Uno adanya perlakuan yang tidak adil pada saat kampanye.

Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sulit memperoleh izin penggunaan tempat kampanye.

"Semasa kampanye betapa sering kami mengalami sendiri, memeroleh perlakuan yang tidak adil sulitnya perizinan, tempat yang pindah pindah. pemerintah daerah memberikan tempat kampanye terbuka yang sulit dijangkau, tentu saja semua berlangsung dalam lingkungan pengelolaan yang cenderung berat sebelah," katanya.

Sumber: Tribunnews
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved