Pemilu 2019

Bawaslu Kota Bandung Temukan Sejumlah Pelanggaran dalam Pemilu 2019 di Kota Bandung

Jelang berakhirnya proses rekapitulasi suara pemilihan umum 2019, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung menemukan berbagai pelanggaran

Penulis: Cipta Permana | Editor: Dedy Herdiana
Tribun Jabar/Cipta Permana
(kiri ke kanan) Koordiv hukum data dan informasi Bawaslu Kota Bandung, Wawan Kurniawan, Koordiv SDM Bawaslu Kota Bandung, Feredy, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zacky Mohammad Zam Zam, Kordiv pencegahan dan hubungan antar lembaga, Farhatun Fauziyyah; dan Koordiv Penindakan Bawaslu Kota Bandung, Mahali memberikan keterangan terkait laporan dan temuan proses pungut hitung dalam penyelrnggaraan Pemilu 2019, di Jalan Lengkong Besar, Bandung, Rabu (15/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jelang berakhirnya proses rekapitulasi suara pemilihan umum 2019, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung menemukan berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu di kota kembang.

Ketua Bawaslu Kota Bandung Zacky Muhammad Zam Zam mengatakan, pihaknya telah mengoptimalkan fungsi pengawasan mulai dari awal tahapan persiapan, sosialisasi, kampanye, hingga pemungutan suara serta penghitungan suara di TPS, hingga tahapan rekapitukasi surat suara tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi.

Bahkan untuk memastikan hal tersebut pihaknya mengerahkan 7.616 petugas di lapangan untuk memastikan peyelenggaraan Pemilu LUBER dan Jurdil di Kota Bandung.

"Berdasarkan hasil laporan petugas di lapangan sepanjang penyelenggaraan pemilu 2019, kami menemukan adanya beberapa hal dugaan pelanggaran, mulai dari unsur daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik pemilu, penyelenggaraan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi tingkat Kota Bandung," ujarnya dalam acara konferensi pers di Jalan Lengkong Besar, Bandung, Rabu (15/5/2019).

Dedi Mulyadi: Tak Akui Hasil Pemilu 2019, Prabowo Berarti Tolak Hasil Pileg 2019

Zacky pun merinci berbagai dugaan pelanggaran tersebut, diantaranya, ketidaksesuaian data daftar pemilih tetap (DPT), antara hasil berita acara rapat Pleno HP 3 dengan hasil rekapitulasi suara, yakni terdapat 11 kecamatan yang berbeda untuk formulir C-1 pemilihan presiden dan wakil presiden, serta 13 kecamatan yang berbeda untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kota.

Lainnya, adanya permasalahan terkait logistik di TPS, antara lain disebabkan oleh kekurangan dan atau ketidaksesuaian logistik yang diterima oleh KPPS, C1 Plano yang tertukar, distrubusi logistik tidak tepat waktu, dan kesalahan dalam pejumlahan surat suara, sehingga mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Maladministrasi di TPS yang kami temukan lainnya, seperti keterlambatan pembukaan TPS, tidak tertempelnya DCT, pemilih pengguna A5 di tolak di bawah jam 12, pemilih DPK tidak dapat mencoblos, tidak adanya alokasi untuk TPS khusus, pemilih A5 yang diberikan seluruh surat suara, hingga adanya pemilih yang memalsukan formulir A5," ucapnya.

KPU Tidak Masalah Prabowo Tidak Terima Hasil Penghitungan Pemilu 2019

Pelanggaran malaadministrasi tersebut, lanjut Zaky, terjadi di dua TPS Kota Bandung yakni di Kecamatan Coblong dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Pelanggaran tersebut berupa masyarakat yang tidak berhak memilih tetapi diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak surat suara.

Pelanggaran ini, diduga disebabkan tidak disengaja ini faktor kelelahan petugas KPPS atau faktor ketidakutuhan pemahaman penyelenggaran.

"Jadi, proses pembuatan A5 tidak sesuai SPO yang ada dan adanya pemilih A5 yang kemudian diberikan seluruh surat suara padahal kan kita tahu sebagaiamana PKPU Nomor 4 Tahun 2019, bahwa pemilih A5 itu hanya mendapatkan empat surat suara atau satu surat suara pemilihan presiden saja," ujar Zacky.

Ia menuturkan, meski proses pungut hitung di Kota Bandung telah rampung, namun, penanganan dugaan malaadministrasi ini belum terinventarisiasi lantaran KPU Kota Bandung tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu.

"Untuk proses dugaan dua maladministrasi itu, sampai hari ini kami baru menuntaskan satu kali sidang pemeriksaan awal dan masih berproses kelanjutannya. Jadi, Bawaslu Kota Bandung diundang sebagai pelapor oleh Bawaslu Provinsi (Jabar) untuk mempresentasikan terhadap laporan yang kita sampaikan. Tentu kami berharap supaya pelaporan ini bisa ditindaklanjuti sesuai apa yang kita laporkan," ucapnya.

Alhasil usai proses pengawasan di tingkat daerah, Zacky menyebut, seluruh pihak saat ini tinggal menunggu penetapan pungut hitung tingkat nasional yang berlangsung pada 22 Mei mendatang. Pihaknya pun berharap pasca-penetapan hasil nanti, diharapkan tidak ada gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya di tingkat Kota Bandung.

"Tinggal kita tunggu 22 Mei untuk penetapan di tingkat nasional. Apakah pasca penetapan tersebut ada gugatan ke MK terhadap hasil atau tidak. Mudah-mudahan, kita harapkan tidak ada gugatan di Kota Bandung. Sebab sejauh ini seluruhbtahapan penyelenggaraan pemilu yang telah kita lewati bersama,
secara umum proses pemilu 2019 berjalan lancar berlangsung aman dan damai," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordiv Penindakan Bawaslu Kota Bandung, Mahali menambahkan, sepanjang penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Bandung telah melakukan penertiban 330 buah alat peraga kampanye (APK) pada bulan Maret, dan 3.801 buah APK pada bulan April. Termasuk pihaknya juga menerima sembilan laporan dan 12 temuan di lapangan terkait tindak pelanggaran penyelenggaraan pemilu.

"Dari sembilan laporan yang diterima, upaya yang kami lakukan, diantaranya empat buah laporan tidak diregistrasi/dilimpahkan karena ketidaklengkapannya unsur pendukung pelanggaran, empat laporan lainnya diregistrasi namun bukan pelanggaranN sehingga prosesnya dihentikan, dan satu laporan diregistrasi, karena terkait netralitas ASN, sehingga kami rekomendasikan ke KASN," ujarnya di lokasi yang sama.

Sementara 12 laporan hasil temuan para petugas, meliputi lima laporan dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran, tiga diregistrasi terkait pelanggaran APK, dua pelanggaran maladministrasi dan telah direkomendasikan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

"Satu temuan terkait netralitas ASN, sehingga direkomendasikan pada KASN, jadi ada dua pelanggaran netralitas ASN, dilakukan oleh guru dan dosen. Sedangkan satu temuan pelanggaran lainnya terkait kode etik, yang dilakukan oleh oknum kami (Bawaslu), sehingga kami beri sanksi diberhentikan dari jabatannya sebagai penyelenggara pemilu," katanya. (Cipta Permana).

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved