Hakim Sebut Penyadapan KPK Terhadap Romahurmuziy Dibuktikan di Pengadilan Tipikor, Gugatan Dicabut

Agus Widodo, hakim tunggal yang mengadili praperadilan tersangka M Romahurmuziy berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan KPK diatur undang-undang

Hakim Sebut Penyadapan KPK Terhadap Romahurmuziy Dibuktikan di Pengadilan Tipikor, Gugatan Dicabut
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Umumm PPP Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy keluar gedung KPK Jakarta memakain rompi tahanan usai diperiksa oleh penyidik, Sabtu (16/3/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Agus Widodo, hakim tunggal yang mengadili praperadilan tersangka M Romahurmuziy berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan kewenangan KPK yang diatur undang-undang.

Agus juga berpendapat, materi rekaman sadapan KPK harus dibuktikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menangani pokok perkara.

"Kapan dan apa isi hasil sadapan adalah kewenangan majelis hakim Pengadilan Tipikor dan dibuktikan dalam sidang pokok perkara," ujar Agus saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Menurut hakim, praperadilan hanya berwenang mengenai pembuktian administratif tentang aspek formil.

Misalnya, mengenai sah atau tidak penetapan tersangka, sah atau tidak penahanan dan penyitaan.

Sementara, praperadilan tidak berwenang mengadili materi pokok perkara.

Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Disebut KPK dalam Sidang Praperadilan Romahurmuziy

Menurut Agus, penyadapan yang dilakukan KPK telah melalui surat perintah penyelidikan yang sah, yakni pada 6 Februari 2019.

Sebelumnya, pengacara Romy, Maqdir Ismail mengatakan, penyadapan yang dilakukan KPK terhadap kliennya adalah tindakan ilegal.

Menurut Maqdir, dalam penyadapan itu, KPK bertindak tanpa surat perintah.

"Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-17/01/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.GasI 9/20-22/02/2019 tangal 6 Februari 2019. Namun berdasarkan surat tanda penerimaan uang/barang, tidak dapat diketahui Surat Perintah Penyelidikan tersebut diterbitkan untuk menyelidiki siapa dan dalam perkara apa," kata Maqdir dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019).

Solatun, Mantan Dosen Unpas Kasus Ujaran Kebencian Pernah Peringatkan Romahurmuziy, Bertemu di Hotel

Halaman
12
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved