Selama Bulan Ramadan dan Mudik Lebaran Pemilik Bus Diminta Tidak Mengabaikan Kelaikan Kendaraan

Dishub Kota Cimahi meminta pemilik angkutan umum khususnya bus tidak mengabaikan kelaikan kendaraanya selama bulan Ramada

Selama Bulan Ramadan dan Mudik Lebaran Pemilik Bus Diminta Tidak Mengabaikan Kelaikan Kendaraan
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Dishub Kota Cimahi saat menggelar Gakum Kendaraan di Jalan Cilember, Kota Cimahi, Kamis (2/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Dinas Perhubungan Kota Cimahi meminta pemilik angkutan umum khususnya bus tidak mengabaikan kelaikan kendaraanya selama bulan Ramadan, terutama saat digunakan mudik lebaran demi keselamatan beralalu lintas.

Kepala Seksi Angkutan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto Sitanggang mengatakan, biasanya saat Dishub melakukan ramp check kerap ditemukan sejumlah bus yang tak laik jalan.

"Seperti rem tangan yang tidak berfungsi hingga penggunaan ban vulkanisir. Seharusnya mereka jangan mengabaikan hal seperti itu," ujar Ranto saat ditemui di Kompleks Perakntoran Pemkot Cimahi, Rabu (8/5/2019).

Selama Bulan Ramadan, Dishub Kota Cimahi Tingkatkan Ramp Check Untuk Bus

Atas hal tersebut, lanjut Ranto, demi keselamatan saat mengangkut penumpang, mereka juga harus mengikuti Uji KIR per 6 bulan sekali. Kemudian, sopir juga dilarang mengenudikan bus lebih dari 8 jam.

Selain itu, untuk bus yang akan digunakan saat musim mudik lebaran tahun ini, kata Ranto, harus memiliki Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) yang meliputi manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

"Peneriman SMK sangat penting untuk memastikan kelaikan dan sopir bus. Tujuannya, semata-mata untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari kelalaian," katanya.

Disinggung terkait tindakan atau sanksi bagi bus yang tak laik jalan, pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dengan cara melaksanakan rampc check dan tindakan tilang yang dilakukan oleh kepolisian.

Pemkot Beri Kadeudeuh kepada para Peserta STQH Kota Bandung yang Telah Menjadikan Juara Umum

"Kita hanya pengawasan seperti penilangan dan pemberian rekomendasi, tanpa diberikan kewenangan memberikan efek jera seperti pencabutan izin," ujar Ranto

Karena tidak memiliki kewenangan, pihaknya hanya bisa sebatas mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemilik bus agar lebih memperhatikan kelaikan bus-nya.

"Surat itu ditembuskan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang memiliki kewenangan mencabut izin operasi bus AKAP dan AKDP," katanya.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved