TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kerja sama Partai Demokrat dengan koalisi Prabowo - Sandiaga Uno akan berakhir jika capres nomor 01, Jokowi - Maruf Amin dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, ketika ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Sebaliknya, jika Prabowo - Sandiaga Uno dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand.

• Heboh Penemuan 2 Kardus Formulir C1 Boyolali, KPU Boyolali Sebut Data Pemilu 2019 Aman

Ferdinand mengatakan, setelah seluruh tahapan Pilpres 2019 berakhir, partainya berdaulat dan punya hak untuk menentukan sikap.

Ke depannya, Partai Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan.

Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.

"Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan," ujar Ferdinand.

"Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," kata dia. (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

• Ketua DPP Demokrat Sebut Hidayat Nur Wahid Salah Paham soal Data Survei Internal

• Jelaskan Soal Koalisi, Ferdinand: Kalau Jokowi Menang, Kontrak Politik Demokrat ke Prabowo Berakhir