Pilpres 2019

Demokrat Sebut Kemenangan Prabowo 62 Persen Angka Sesat Hingga Kemungkinan Akhiri Kerjasama

Kubu paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno beberapa kali mengklaim kemenangan dengan meraih perolehan suara sebesar 62 persen pada Pil

Demokrat Sebut Kemenangan Prabowo 62 Persen Angka Sesat Hingga Kemungkinan Akhiri Kerjasama
Kolase Tribun Jabar (Kompas.com/TribunWow)
Andi Arief dan Ferdinand Hutahaean 

"Jadi itu bukan survei internal yang menyatakan bahwa Prabowo akan menang pilpres 62 persen, tapi persentase kader Demokrat yang menginginkan berkoalisi dengan Prabowo. Itu bulan agustus 2018 sebelum ada pendaftaran pilpres," kata Ferdinand.

Beda Hasil Real Count KPU dengan Klaim Data Kemenangan 62 Persen Prabowo, Demokrat Sebut Angka Sesat

Kemungkinan mengakhiri kerja sama dengan Prabowo

Kerja sama Partai Demokrat dengan koalisi Prabowo - Sandiaga Uno akan berakhir jika capres nomor 01, Jokowi - Maruf Amin dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, ketika ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Sebaliknya, jika Prabowo - Sandiaga Uno dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand.

Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Jokowi mengundang kecurigaan dari BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Jokowi mengundang kecurigaan dari BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. (Instagram/ahy.id)

Ferdinand mengatakan, setelah seluruh tahapan Pilpres 2019 berakhir, partainya berdaulat dan punya hak untuk menentukan sikap.

Ke depannya, Partai Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan.

Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.

"Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan," ujar Ferdinand.

"Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," kata dia. (Kompas.com/Tribun Jabar)

Prabowo-Sandiaga Bahas Kecurangan Pemilu 2019 dalam Pertemuan Terbatas dengan Media Asing

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved