Gubernur Jabar Diminta Lebih Objektif dalam Memilih Kepala Dinas Kesehatan

Gubernur Jawa Barat diminta untuk lebih objektif dalam memilih kepala dinas kesehatan yang tengah dalam proses seleksi terbuka atau open bidding

Gubernur Jabar Diminta Lebih Objektif dalam Memilih Kepala Dinas Kesehatan
Tribun Jabar/Theofilus Richard
Gubernur Jabar Ridwan Kamil ketika ditemui di Gedung Sate, Jumat (1/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta untuk lebih objektif dalam memilih kepala dinas kesehatan yang tengah dalam proses seleksi terbuka atau open bidding.

Seperti diketahui, sudah ada tiga kandidat hasil lelang jabatan yang akan mengisi posisi itu, yakni Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Barat Marion Siagian, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat Sri Sudartini, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, Berli Hamdani.

Pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Budi Rajab, mengatakan Gubernur beserta tim harus objektif dalam memilih kepala dinas.

Salah satunya dengan mempertimbangkan pengalaman dan penguasaan permasalahan kesehatan di Jawa Barat.

Berkaca pada hal itu, Budi menilai kandidat dari internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan dibanding calon dari eksternal. "Jadi mungkin yang terbaik dari posisi internal," kata Budi di Bandung, Senin (6/5/2019).

Sambut Datangnya Bulan Puasa, Jemaah Masjid Agung Ciamis Dapat Cek Kesehatan Gratis

Budi mengatakan kandidat dari internal lebih mengetahui persoalan kesehatan di Jawa Barat. Kondisi geografis wilayah dan keseharian masyarakatnya menjadikan persoalan di setiap daerah bisa berbeda-beda.

"Orang-orang internal lebih tahu permasalahan kesehatan di Jawa Barat," katanya.

Budi menilai proses lelang jabatan belum tentu dilakukan seobjektif mungkin. Dia menyebut proses tersebut bisa saja hanya formalitas sehingga belum tentu menghasilkan kandidat yang terbaik secara kualifikasi.

"Lelang jabatan itu bagus. Tapi kalau kualitasnya sama saja, ya mending dari internal," katanya.

Budi mengatakan sudah menjadi rahasia umum jika pemilihan pejabat di birokrasi kental dengan unsur nepotisme. Meski menggunakan jenis seleksi yang baru seperti lelang jabatan, namun dia meyakini cara-caranya tidak akan berubah sehingga diduga kuat akan mengedepankan unsur kedekatan.

"Kan dari dulu juga birokrasi terkenal nepotisme. Sering kali lelang jabatan itu jadi ajang permainan dari birokrasi untuk titip-titipan. Jadi sifatnya subjektif dan nepotisme," katanya.

Perawat Harus Melek dan Bijak Manfaatkan Teknologi Informasi, Tak Sebar Hoaks Soal Kesehatan

Dia menyayangkan masih terjadinya kasus seperti ini di tengah-tengah gaung reformasi birokrasi. Padahal, tambah dia, upaya tersebut harus dilakukan secara mendasar agar menghasilkan kualitas pejabat yang kompeten.

"Reformasi birokrasi itu harus ada perubahan radikal, harus cukup mendasar. Kemacetan pemerintah sejak orde baru sampai sekarang, ya dari (permasalahan) birokrasi," katanya. (Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved